Evaluasi Kinerja LKP

Evaluasi Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan
Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 misi pendidikan: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Berdasarkan data Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) online, jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), tercatat sebanyak 18.838 lembaga (per 4 Februari 2015). NILEK online menyajikan data tentang identitas dan program yang dikelola LKP, tetapi belum mampu mengungkap kondisi kinerja lembaga yang bersangkutan, sehingga sulit untuk memetakan lembaga-lembaga tersebut berdasarkan kinerjanya. Oleh karena itu diperlukan data dan informasi sebagai dasar bagi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk memberikan pola pembinaan dan bantuan yang tepat sesuai kebutuhan lembaga.

Evaluasi kinerja LKP dimulai pada tahun 2009 dengan menggunakan instrumen tertulis. Seiring dengan perkembangan teknologi serta mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas, maka pada tahun 2011 telah dilakukan perubahan yang signifikan dengan digunakannya evaluasi kinerja SISTEM ONLINE. Sistem ini secara terus menerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga semakin mudah, hasilnya lebih valid dan obyektif.

Program evaluasi kinerja kursus dan pelatihan sangat penting dan strategis untuk memberikan gambaran peta kondisi kinerja LKP, yang dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki program pembinaan LKP dalam rangka peningkatan kapasitas manajemen, penjaminan mutu LKP sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan pertimbangan pengajuan akreditasi bagi LKP oleh BAN-PNF.

Dasar Hukum
Secara umum dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan tahun 2015 adalah:

– Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No 20/2003; Pasal 59 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan);
– Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
– Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
– Pasal 1 (25) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
– Pasal 2 (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.
– Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Nonformal,
– Bab III Pasal 5 (2) (d). Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun. (e) Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
– Pasal 5 (3) Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
– Pasal 6 (4) Kepala Dinas menerbitkan Izin Pendirian Satuan PNF.

Tujuan
Evaluasi kinerja lembaga kursus dan pelatihan bertujuan untuk:

– Memperoleh data dan informasi berkaitan dengan kinerja lembaga kursus dan pelatihan dalam melaksanakan program-programnya dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk penjaminan mutu LKP.
– Mengkategorikan lembaga kursus dan pelatihan berdasarkan kinerja yang dicapai oleh setiap lembaga;
– Menetapkan kebijakan program pembinaan kursus dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan lembaga, sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Manfaat
Evaluasi kinerja LKP bermanfaat sebagai dasar dalam:

– Pemetaan LKP di seluruh Indonesia berdasarkan kategori kinerja yang dicapai;
– Penetapan LKP yang dapat diprioritaskan sebagai training provider untuk mengelola dana bantuan sosial program pendidikan kecakapan hidup dan program-program Ditbinsuslat;
– Penetapan LKP yang dapat diprioritaskan menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK);
– Bahan pertimbangan dalam proses klasifikasi LKP;
– Pengembangan program pembinaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan lembaga dalam rangka meningkatkan kinerja LKP;
– Evaluasi diri dan pengembangan (self evaluation and improvement) LKP;
– Penjaminan mutu layanan LKP terhadap masyarakat.

Kriteria Sasaran EK-LKP
Sasaran pelaksanaan evaluasi kinerja LKP adalah LKP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

– Memiliki ijin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diterbitkan Dinas Pendidikan atau badan yang menangani perizinan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
– Bukan lembaga yang bergabung dengan satuan pendidikan non formal atau formal lainnya dengan struktur dan sarana yang menyatu dengan satuan pendidikan non formal atau formal tersebut.
– Sudah memiliki NILEK (lihat di http://www.infokursus.net).
– Sudah beroperasi minimal selama 3 tahun dan aktif menyelenggarakan kursus secara terus menerus.
– LKP yang menjadi sasaran evaluasi kinerja adalah LKP yang belum pernah dievaluasi kinerjanya atau yang telah dievaluasi kinerja dan habis masa berlakunya. (sumber: infokursus.net)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s