PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PORTOFOLIO CALON ASESOR PAUD-LKP-PKBM DENGAN KRITERIA KHUSUS DI PROVINSI ACEH

DAFTAR CALON ASESOR DENGAN KRITERIA KHUSUS
PROVINSI ACEH YANG LOLOS SELEKSI PORTOFOLIO

NO NAMA CALON ASESOR KABUPATEN/ KOTA PROVINSI RUMPUN ASESOR
1 Zulkifli, S.Pd., M.Pd. Kab. Aceh Besar Aceh PKBM
2 Nurlaili, S.Pd. Kab. Pidie Jaya Aceh PAUD
3 Drs. Saifullah, M.Pd. Kota Banda Aceh Aceh PKBM
4 Sulaiman, S.Sos., M.Pd. Kab. Aceh Besar Aceh LKP
5 Drs. Wahidin, BBA, MM. Kota Banda Aceh Aceh LKP 6
Drs. Bachtiar M.Yunus Kab. Aceh Besar Aceh PAUD
7 Muslim, S.Si., M.Infotech. Kab. Aceh Besar Aceh LKP
8 Dra. Faridah Andriani Kab. Aceh Besar Aceh PAUD
9 Drs. Chairuddin TS Kota Banda Aceh Aceh PAUD

Iklan

Menuju LKP Berkinerja Optimal

Editor: Adriansyah, Akp (Pimpinan LPA Mustika)

I. Sejarah Lembaga Kursus
Dalam beberapa literatur, kata kursus digunakan untuk menunjukkan salah satu cara pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendidikan masyarakat istilah kursus digunakan untuk menunjukkan pembelajaran yang terjadi di dalam masyarakat dengan isi pembelajaran bervariasi. Pada masa awal kemerdekaan kita mengenal program Kursus Pemberantasan Buta Huruf, Kursus Keterampilan Kewanitaan, dan Kursus kerumahtanggaan.

Dalam perkembangan berikutnya, karena sifat penyelenggaraannya bertumpu pada potensi keswadayaan atau partisipasi masyarakat, istilah kursus sering disama-artikan dengan PLSM (Diklusemas). Diklusemas atau PLSM merupakan kependekan kata dari pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi Diklusemas merupakan wujud kontribusi dan partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal.

Pada saat ini berkembang dua makna untuk istilah kursus, yaitu kursus sebagai lembaga pendidikan dan kursus sebagai cara atau program belajar. Dalam konteks tulisan ini kursus yang dimaksud adalah kursus sebagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan nonformal.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. Sehubungan dengan fungsi PNF itulah lembaga kursus menobatkan dirinya sebagai lembaga yang mampu menyediakan program pendidikan pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal.

Kursus secara konseptual didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/ industri. Sedangkan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 didefinisikan sebagai satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat.

Dalam konteks tersebut, lembaga dan pembelajaran kursus dapat dikatakan sebagai pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat. Senada dengan hal itu, penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.
LPA Mustika_Photos (11)
Peran pemerintah sebagai pembina, yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150 b/ U/ 1981 bertugas merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan lembaga kursus berkenaan dengan:
1. Pembakuan dan penyelesaian kurikulum dan silabus, serta alat perlengkapan belajar,
2. Pengadaan buku pelajaran, buku pedoman/petunjuk, dan alat perlengkapan, serta prasarana dan sarana belajar minimal lainnya,
3. Penataran dan penyegaran pamong belajar/ penyelenggara, sumber belajar/ guru, Instruktur/ Tutor dan tenaga teknis lainnya,
4. Penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi belajar, termasuk ujian,
5. Pembimbingan, dan penyuluhan, dan evaluasi,
6. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lomba tiap jenis keterampilan,
7. Pengadaan Surat Tanda Selesai Belajar dan Ijazah,
8. Penyusunan laporan pembinaan dan evaluasi kegiatan,
9. Studi kasus survei, konsultasi, simposium, seminar, lokakarya, penataran, dan rapat kerja tiap program PLSM, dan
10. Hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan program PLSM.

Dalam tataran kebutuhan masyarakat, lembaga kursus diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya masyarakat mengikuti program di lembaga kursus untuk :
1. memperkuat kegiatan pendidikan yang tengah diikutinya,
2. mencari bekal untuk mencari pekerjaan,
3. mengembangkan minat dan bakat;
4. mencari bekal untuk berusaha mandiri/berwirausaha,
5. mengembangkan profesi;
6. mengembangkan karier; dan
7. untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

II. Pembinaan Lembaga Kursus

A. Rancangan Umum Pembinaan
Sejak Tahun 2008 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saat itu masih bernama Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Kursus dan Kelembagaan (sejak 2010 bernama Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) menginventarisasi potensi lembaga kursus dan pelatihan untuk lebih mengefektifkan pembinaan pemerintah terhadap potensi positif dari masyarakat ini. Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, jumlah LKP yang tercatat di http://www.infokursus.net serta memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK online) per 12 Januari 2016 berjumlah 19.208 (Standar Internasional 13, Standar Nasional 1.268, Standar Pelayanan Minimal 2.067 dan Rintitas 15.933).

Dari jumlah LKP yang terdaftar dan memiliki Nilek online tersebut, sejak tahun 2009 hingga 2015 yang telah dinilai kinerjanya berjumlah 8.811 LKP. LKP yang berkinerja A berjumlah 85 LKP (1.03%), berkinerja B berjumlah 998 LKP (12.06%), berkinerja C berjumlah 4.008 LKP (48.42%), berkinerja D berjumlah 3.187 LKP (38.50%), dan yang tidak masuk klasifikasi (not classified) karena tidak memenuhi kriteria berjumlah 470 lembaga (6.28%).

Sebagian besar LKP tersebut tidak memiliki rancangan, dokumen, dan laporan tentang apa-apa yang telah dilakukannya, terutama terkait dengan aspek-aspek penilaian kinerja. Aspek pokok yang seyogyanya dimiliki LKP dan kenyataannya tidak dimiliki adalah aspek pembelajaran, pemasaran, dan perencanaan strategis pengembangan LKP. Banyak LKP tidak memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap dan terkini, seperti catatan kompetensi lulusan, kurikulum pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan dan media pembelajaran, dan alat atau instrument evaluasi pembelajaran. Hal lain yang juga jarang dimiliki LKP adalah dokumen rencana strategis (renstra) pengembangan LKP untuk kurun lima atau sepuluh tahun ke depan. Aspek pemasaran adalah aspek berikutnya yang banyak diabaikan LKP.

LKP masa depan adalah LKP yang kuat manajemen pembelajarannya sehingga menghasilkan lulusan yang “layak-jual”; kuat manajemen strategis pengembangan kelembagaannya, sehingga menghasilkan tata kerja dan tata kelola yang terukur dan transparans; kuat manajemen pemasarannya, sehingga menghasilkan pelanggan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan harapan tersebut, pembinaan kursus dan pelatihan diarahkan secara bertahap menjadikan LKP memiliki kwalitas bertaraf internasional (LKP bertaraf Internasional) melalui LKP bertaraf nasional/ berstandar nasional pendidikan (LKP-SNP) . Sedangkan LKP-SNP diangkat dari LKP berstandar pelayanan minimal (LKP-SPM), dan LKP SPM diangkat dari LKP Rintisan.

LKP bertaraf internasional adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan sebagai LKP berklasifikasi nasional dan diperkaya dengan ciri-ciri yang mengacu pada keunggulan yang dipersyaratkan untuk memiliki daya saing di tingkat internasional. Dengan demikian, LKP berklasifikasi internasional dapat dikatakan LKP-SNP Plus, yaitu LKP yang sudah memenuhi dan melaksanakan persyaratan utuh LKP bertaraf nasional yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras (sarana prasarana), standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

LKP kategori SNP adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan sebagai LKP berklasifikasi Pelayanan Minimal dan diperkaya dengan ciri-ciri yang mengacu pada keunggulan yang dipersyaratkan untuk memiliki daya saing di tingkat nasional. Dengan demikian, LKP bertaraf nasional merupakan LKP yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian, ditambah dengan melaksanakan standar-standar keunggulan nasional.

LKP- SPM adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan minimal sebagai LKP, yaitu:
1) Memiliki isi pendidikan yang terformulasikan dalam bentuk struktur kurikulum yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada keunggulan lokal, dan bahan ajar berupa buku/modul bahan ajar;
2) Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya;
3) Memiliki sarana dan prasarana berupa ruang kantor, ruang belajar teori, ruang praktek, sarana belajar mengajar, dan media pembelajaran, dengan ukuran, jenis, dan jumlah yang sesuai dan memadai;
4) Memiliki pembiayaan yang digunakan untuk biaya operasional dan biaya personal guna mendukung terselenggaranya program pendidikan;
5) Memiliki manajemen meliputi struktur organisasi lembaga dan deskripsi tugas yang jelas dan terarah guna memudahkan jalannya kegiatan dalam pencapaian tujuan; dan
6) Memiliki proses pendidikan yang ditandai tersedianya dokumen kompetensi lulusan, kurikulum, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan alat evaluasi.

LKP kategori rintisan adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan minimal sebagai lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, baru merintis penyelenggaraan kursus dan pelatihan pada tingkat pemula, atau LKP yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Beberapa ciri esensial dari LKP Rintisan adalah:
1) memiliki komitmen dalam memberikan kontribusi positif dalam penyediaan layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang membutuhkan;
2) melaksanakan pembelajaran yang sederhana, aktif dan menyenangkan;
3) memaksimalkan penggunaan sarana-prasarana yang tersedia;
4) menggunakan pembiayaan yang terbatas dan efisien; dan
5) memiliki pendidik/ instruktur dan pengelola dengan kualifikasi SLTA atau sederajat.
plank_kursus
B. Dukungan pemerintah
Dalam rangka pembinaan terhadap LKP pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (sekarang namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31, Tahun 2007 (pasal 85) menyelenggarakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional Lembaga
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu LKP Rintisan atau LKP-SPM yang terkonversi bernilai kinerja C atau D dalam meningkatkan kemampuan (kompetensi) dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, melengkapi sarana pembelajaran, dan penguatan manajemen LKP. Wujud kegiatannya pemerintah memberikan paket anggaran kepada LKP terpilih.

2. Bantuan Penyelenggaraan Program
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadikan LKP sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program – program pelayanan pendidikan, seperti Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Pendidikan Kecakapan Wira Usaha (PKW), serta Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU) dan Pendidikan Kecakapan Wira Usaha Unggulan (PKWU), Ormit (Organisasi Mitra), atau desa vokasi. Wujudnya pemerintah memberikan panduan teknis dan anggaran penyelenggaraan program layanan pendidikan dimaksud kepada LKP terpilih, kemudian LKP menyelenggarakannya sesuai panduan dan proposal yang telah dibuatnya. Selanjutnya pemerintah memantau dan menilai LKP dalam menyelenggarakan program tersebut.

3. Peningkatan Kapasitas Manajerial Lembaga
Kegiatan peningkatan kapasitas manajemen LKP diselenggarakan dalam bentuk mengikut-sertakan pimpinan LKP pada workshop/ loka karya, pelatihan– pelatihan, seminar, dan mengikutkan pimpinan LKP dalam lomba – lomba manajemen tingkat nasional dan internasional.

4. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pendataan PTK melalui Nomor Unik Guru dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), mengikut-sertakan PTK dalam pelatihan-pelatihan, seminar, loka-karya, magang, dan bantuan pendidikan untuk membantu PTK menyelesaikan pendidikan tingkat Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D4), serta melibatkan PTK terpilih dalam lomba kompetensi PTK tingkat nasional dan internasional.

5. Fasilitasi Penilaian Kinerja dan Akreditasi LKP
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu LKP menilai keberadaan kinerjanya dalam kurun waktu tertentu, sehingga mereka mengetahui posisinya untuk kemudian mereka menyusun rencana meningkatkan atau mempertahankan posisi kinerjanya tersebut. Sedangkan fasilitasi akreditasi, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan merekomendasikan LKP terpilih untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF). BAN PNF akan mengirimkan assessornya ke LKP terpilih/ terekomendasi untuk melakukan akreditasi.

6. Pembinaan langsung melalui Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini terkait dengan peluncuran program yang diselenggarakan oleh LKP. Agar program tersebut terjamin tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah uang, dan tepat hasil, maka kegiatan ini selalu diprogramkan, dengan cara mengutus petugas melihat langsung pelaksanaan program di LKP, untuk kemudian menilai dan melakukan advokasi atau pembinaan terhadap LKP.

III. Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja LKP merupakan program pemerintah untuk memetakan kekuatan dan kelemahan LKP, sehingga usaha pembinaan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran, tepat waktu, tepat tujuan dan hasil, serta tepat harga/biaya. Program penilaian kinerja dirancang tahun 2007, dan dilaksanakan sejak tahun 2009. Secara garis besar program ini melibatkan LKP sebagai evaluan,Pamong Belajar Pusat sebagai verifikator, Tim Penilai sebagai validator sekaligus penilai (evaluator), dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai penyelenggara dan penentu.

Pemetaan yang dihasilkan melalui penilaian kinerja ini adalah dapat diperoleh dua kategori kinerja LKP, yaitu kategori A dan B, dan kategori C dan D. Kategori A dan B dapat dijadikan mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program pelayanan kursus dan pelatihan (di masyarakat dikenal program blockgrant) bagi masyarakat, sedangkan kategori C dan D dapat dibina oleh pemerintah melalui pemberian bantuan operasional pelaksanaan kursus dan pelatihan (dulu dikenal dengan sebutan BOP ), sekarang diganti dengan Bantuan Sarana dan Prasarana yang paket bantuannya digunakan oleh LKP untuk meng-up grade sumber daya manusia dan peralatan pembelajarannya.

Penilaian LKP diarahkan pada kinerjanya, yang pada saat ini terfokus kepada kinerja pemasaran, sumber daya manusia, pelaksanaan/ operasional pelayanan pendidikan, dan kinerja keuangan. LKP yang optimal dalam penilaian kinerja LKP adalah LKP yang empat kinerjanya dinilai baik (optimal).
Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana dan apa yang harus dilakukan LKP supaya berkinerja optimal?.

Dalam konteks administrasi (manajemen) lembaga berbasis kinerja, maka yang paling sederhana perlu tertanam dalam menyelenggarakan operasionalisasi lembaga adalah komitmen untuk melakukan apa yang ditulis, dan menuliskan apa yang dilakukan.

Pada banyak LKP terjadi melakukan apa-apa yang mereka pastikan baik untuk kemajuan LKP-nya, dan itu memang menghasilkan kemajuan yang dimaksud. Tetapi ketika seseorang bertanya apa bukti proses yang dapat ditunjukkan untuk keberhasilan itu, maka hal ini yang tidak dapat ditunjukkan.
Dalam analisis manajemen berbasis kinerja, kejadian di atas dinilai sebagai kejadian yang tidak terbukti keberhasilannya. Karena penilaiannya berbasis kinerja juga, yang berdasar pada bukti-bukti proses untuk kemudian dibandingkan berdasarkan dimensi waktu awal dan waktu akhir dari proses tersebut.

Pada beberapa LKP juga terjadi sebaliknya. Secara dokumen administrasi proses tersiapkan lengkap dan rapi. Tetapi ketika ditanyakan bagaimana pelaksanaan apa yang ditulis tersebut dalam proses operasionalisasi LKP, penanya tidak memperoleh jawaban yang meyakinkan, karena terkesan dokumen hanya untuk dokumen, bukan dokumen untuk dilaksanakan dan pelaksanaan sesuai dokumen dan didokumentasikan.
Dalam konteks penilaian kinerja, aspek-aspek yang harus dipastikan oleh LKP dilakukan dan dituliskan dalam dokumennya paling tidak sebagai berikut :
PLANK_LKP BAROENA
A. Aspek Kinerja Pemasaran.

1. Peserta Didik
a. Penjaringan/rekrutmen peserta didik dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membuat dan menyebarkan brosur/ leaflet, stiker, poster/ pamflet, spanduk, iklan di Koran, radio/ tv, iklan di web-site. Isi media rekrutmen minimal tentang program yang akan diselenggarakan, jadwal rekrutmen, dan formulir pendaftaran. Pastikan bahwa kegiatan rekrutmen dibuatkan dokumen prosedur operasional baku (POB) atau Standard Operasional Procedure nya.

b. Penyaringan atau seleksi dilakukan melalui kajian jati diri peserta didik, tes tertulis, tes praktek, wawancara, tes kesehatan, dan tes awal isi kursus. Materi tes berikut prosedurnya (minimal mencakup cara tes, syarat kelulusan untuk diterima, dan cara pengelompokkan peserta didik) tercatat dalam dokumen.

c. Pencatatan data statistik peserta didik yang masuk mengikuti kursus disajikan dalam buku induk, dan lembar/papan rekapitulasi bulanan, tahunan atau per program. Data yang dicatatkan adalah data nyata dan otentik, dan konsisten/sinkron antara yang ada pada buku induk dengan yang ada pada lembar/papan rekapitulasi.

d. Pencatatan data statistik peserta didik sesuai capaian dan kapasitas pelayanan pendidikan yang disajikan. Dalam konteks ini LKP perlu memperhitungkan target layanan dengan kekuatan personal dan daya tampung sarpras yang dimiliki. Misalnya : LKP Focus memiliki dua kelas dan 30 unit computer (setiap kelas memuat 15 komputer). Dalam sehari tiap ruangan digunakan selama enam kali 120 menit. Berarti kapasitasnya adalah 6 x 2 x 15 = 180 org/ hari. Angka kapasitas ini dapat dijadikan target oleh pengelola LKP tersebut. Pada kenyataannya ruangan tersebut hanya digunakan oleh 12 org pd setiap sessinya, sehingga diperoleh daya guna ruangan = 6 x 2 x 12 = 144 org/ hari. Dengan demikian statistiknya adalah 144/180 = menurun. Data statistik ini dihitung tiap tahun atau tiap program. Sehingga untuk menentukan kecenderungannya menurun, konstan, atau meningkat perlu membandingkan data dua atau tiga tahun atau program.

e. Pencatatan data statistik kelulusan peserta didik tiap program atau tahun disajikan langsung pada buku induk atau buku tersendiri dan pada lembar/papan rekapitulasi lulusan.

f. Pencatatan data statistik peserta didik yang sukses bekerja di sector usaha/industry dan berusaha mandiri (wiraswasta) disajikan dalam buku tersendiri (minimal memuat nama/nomor telepon peserta didik, nama/alamat/nomor telepon tempat kerja, jumlah gaji/honor/penghasilan per bulan) dan pada papan/lembar rekapitulasi. Dengan pencatatn ini LKP dan masyarakat dapat melihat persentase keberhasilan peserta didik setelah kursus di LKP yang bersangkutan.

g. Pencatatan atau pendokumentasian (tulisan atau film) tentang testimoni kepuasan dan penghargaan peserta didik terhadap LKP. Isi testimoni minimal tentang kepuasan peserta didik terhadap proses pembelajaran, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kelengkapan sarana prasarana, pembiayaan, proses penilaian, dan pengelolaan secara menyeluruh. (saat ini dipandu melalui angket)

2. Kemitraan/ Kerjasama
a. Pencatatan data dan penyediaan dokumen kerjasama dalam kegiatan rekrutmen, permagangan, penempatan atau lainnya. Data yang didokumentasikan paling tidak mencakup nama lembaga/perorangan mitra, kegiatan yang dikerjasamakan gengan LKP, daftar peserta didik yang dikirim oleh mitra, daftar lulusan LKP yang diterima oleh mitra, berita acara kerjasama, surat MOU atau sejenisnya.

b. Pencatatan atau pendokumentasian (tulisan atau film) tentang testimoni kepuasan dan penghargaan para mitra (kalangan dunia usaha atau dunia industry, atau lainnya) terhadap kerjasama dengan LKP. Isi testimoni minimal tentang kepuasan mitra terhadap kesesuaian skilllulusan dengan kebutuhan mitra, professional attitude lulusan LKP, kerjasama program magang, jejaring kerja dan penempatan kerja (saat ini dipandu melalui angket).

3. Pengelolaan/ Pelayanan Alumni
a. Pembentukan wadah alumni, pencatatan kegiatan alumni, dan data kegiatan pemdampingan LKPterhadap alumni (misalnya pembinaan karier, penerbitan majalah).
b. Pencatatan data alumni yang disalurkan/ditempatkan di tempat kerja mitra LKP. Data tersebut mencakup nama alumni, tanggal penyaluran, tempat/alamat kerja, surat/bukti dasar penyaluran, dan besar gaji tiap bulan. Lengkapi pencatatan ini dengan berita acara penempatan.
c. Pencatatan data alumni yang bekerja secara mandiri (berwiraswasta). Data tersebut mencakup nama alumni, tanggal mulai berwiraswasta, tempat/alamat wiraswasta, dan perkiraan penghasilan per bulan.
d. Pencatatan atau pendokumentasian (tulisan atau film) tentang testimoni kepuasan dan penghargaan alumni terhadap LKP dalam melayani alumni. Data testimoni mencakup sistem pelayanan kursus, kesesuaian materi kursus dengan dunia pekerjaan, kemudahan dalam mencari pekerjaan, pengakuan tempat kerja terhadap kinerja lulusan, adanya program magang, adanya jaringan penempatan kerja yang dimiliki LKP, adanya sistem informasi yang mudah diakses, dan adanya layanan paska program terhadap alumni.

4. Penghargaan yang diterima Lembaga atau Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Pencatatan dan pendokumentasian tentang akreditasi BAN-PNF. Bagi LKP yang baru mengusulkan atau dalam proses akreditasi, data yang perlu ada adalah berkas pengusulan/ permohonan akreditasi, borang akreditasi yang telah terisi, berita acara akreditasi atau arsip surat tugas assessor, foto-foto kegiatan akreditasi. Sedangkan LKP yang telah mendapatkan SK/ Sertifikat akreditasi cukup mendokumentasikannya.

b. Pencatatan dan pendokumentasian data prestasi lembaga. LKP perlu menyediakan buku catatan prestasi/penghargaan terhadap LKP yang bersangkutan, kemudian bukti – buktinya berupa SK, Sertifikat/Piagam didokumentasikan secara berurut sesuai catatan yang ada.

c. Pencatatan dan pendokumentasian data prestasi pendidik atau tenaga kependidikan lembaga. LKP perlu menyediakan buku catatan prestasi/penghargaan yang diterima/dimiliki oleh pendidik atau tenaga kependidikannya, kemudian bukti – buktinya berupa SK, Sertifikat/Piagam didokumentasikan secara berurut sesuai catatan yang ada.

5. Program Komunikasi Pemasaran
Pencatatan dan pendokumentasian kegiatan komunikasi pemasaran yang telah dan akan dilakukan oleh LKP. Sebagai lembaga “bisnis jasa pendidikan” LKP patut memasarkan program-program layanannya ke masyarakat luas, baik melalui media cetak maupun elektronik.
Kegiatan ini perlu diprogramkan dan dijadwalkan secara khusus, serta segala bukti perancangan, kontrak/kerjasama, bukti pembayaran, foto-foto kegiatan pemasaran, kliping koran pemasaran program LKP, CD iklan, brosur, spanduk, naskah iklan, dan sebagainya perlu dicatat dan didokumentasikan secara apik sebagai wujud kinerja LKP.

6. Program Aksi (Tanggung jawab) Sosial
Pencatatan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan aksi (tanggung jawab) sosial atau Coorporate Social Responsibility – CSR sebagai salah satu cara pemasaran mutlak dilakukan oleh LKP. Data yang perlu ada tentang CSR ini adalah catatan program/ desain, alokasi anggaran, foto-foto/ film, dan testimoni kepuasan masyarakat sekitar LKP atau lokasi CSR yang mencakup kebermanfaatan LKP bagi mereka, keseringan LKP menyelenggarakan kursus gratis bagi mereka, partisipasi LKP terhadap pembangunan masyarakat dan lingkungan, keseringan LKP mengadakan bakti sosial, jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat dari usaha penginapan/ kosan, jual makanan/ minuman, dan jasa lain yang dilakukannya.

7. Aspek Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang dimaksudkan adalah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang berada di lingkungan LKP. Keberadaan pendidik maupun tenaga kependidikan sangat menentukan kinerja LKP. Oleh sebab itu, LKP perlu mencatatkan dan mendokumentasikan semua kegiatan yang terkait dengan PTK, terutama dalam hal :

1. Proses rekrutmen PTK. LKP yang menyelenggarakan rekrutmen perlu menyediakan data tentang bukti iklan rekrutmen di media cetak/elektronik, dokumen proses rekrutmen/seleksi (berupa berkas lamaran, dokumen tes tulis, wawancara, dan keputusan kelulusan penerimaan), rancangan rekrutmen, dan sebagainya.

2. Peningkatan Mutu PTK. LKP perlu menyediakan catatan dan dokumen tentang up-grading PTK ini, yang meliputi rancangan (minimal untuk jangka setahun melalui pendidikan formal dan nonformal), bukti proses, laporan, dan hasil up-grading.

3. Pencatatan dan pendokumentasian kegiatan penilaian terhadap PTK. Laporan kinerja pendidik mutlak harus dimiliki oleh LKP. Seberapa tinggi kinerja PTK menjadi salah satu ukuran kinerja LKP. Oleh sebab itu, LKP perlu menyediakan wahana penilaian terhadap kinerja PTK berupa angket atau instrument penilaian lainnya. Juga penting adalah bukti tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh LKP, misalnya berupa surat peringatan/pemberitahuan, surat penghargaan atau foto pemberian penghargaan kepada PTK.

4. Pencatatan dan pendokumentasian data kompetensi seluruh PTK berupa lembar/papan rekapitulasi PTK-LKP yang mengakomodasi kompetensi-kompetensi yang dimiliki PTK. Sedangkan data/bukti ijazah dan sertifikat kompetensinya didokumentasikan pada tempat tersendiri. LKP perlu juga memiliki catatan tentang berapa PTK yang kompetensinya sesuai dengan jenis keterampilan yang diprogramkan LKP.

5. Pencatatan dan pendokumentasian data testimoni tentang kepuasan PTK bekerja di LKP, yang mencakup keleluasaan PTK melakukan inovasi tugasnya, pengembangan/pembinaan karir yang didapat, honor/kompensasi yang diterimanya dari LKP, kejelasan tugas dan tanggungjawabnya, serta kejelasan posisi PTK dalam struktur organisasi LKP.

C. Aspek Kinerja Pelaksanaan/ Operasional

1. Pengelolaan LKP
LKP perlu dikelola oleh sekelompok orang yang bergabung dalam struktur organisasi pengelola yang mencerminkan kegiatan-kegiatan LKP dan mempunyai pembagian tugas (job description) yang menjelaskan wewenang, tanggung jawab, hak, kewajiban, dan uraian tugasnya. Struktur organisasi tersebut perlu juga disosialisasikan kepada semua pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, dan karyawan LKP dengan cara memampangkannya di tempat yang mudah dilihat oleh semua orang, dituliskan pada selebaran yang dibagikan kepada semua orang, atau cara lain.

2. Kultur/Budaya Kerja
Budaya kerja hendaknya dibangun bersama oleh semua unsure LKP, salah satunya melalui penyepakatan visi dan misi lembaga. Susunan kalimat visi dan misi perlu dipahami oleh semua unsure LKP untuk kemudian dijaga dan dilaksanakan. Bukti LKP memiliki budaya kerja adalah adanya kalimat visi dan misi yang terdokumentasikan dan terpampangkan di tempat strategis, uraian misi merupakan penjabaran dari kalimat visi, semua atau sebagian besar unsure LKP memahami visi dan misi tersebut, adanya kegiatan sosialisasi visi dan misi kepada semua unsure LKP.

3. Rencana Strategis
LKP perlu menyusun dan mendokumentasikan rencana strategis/ Renstra (untuk jangka 3, 5, atau 10 tahun) yang memuat analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman/ Tantangan atau target/ tujuan, dan strategi serta jadwal pencapaian tujuan sesuai visi dan misi LKP.

4. Rencana Operasional
LKP menjabarkan Rencana Strategis ke dalam rencana operasional tahunan dan kalender kerja tahunan LKP. Rencana operasional tahunan minimal mencakup rincian program, penetapan target, dan jadwal pelaksanaan program. Sedangkan kalender kerja adalah rangkaian waktu yang menjadwalkan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pengelola LKP untuk kurun setahun kerja. Baik rencana operasional maupun kalender kerja tahunan perlu dibuat dan didokumentasikan serta dipampangkan di tempat yang strategis.

5. Program Kursus yang Diselenggarakan
Pencatatan dan pendokumentasian data program-program kursus yang diselenggarakan mencakup jenis program/keterampilan, lama waktu belajar tiap program, dan surat izin penyelenggaraan yang masih berlaku dari instansi pemerintah/pemerintah daerah.

6. Kegiatan Pembelajaran
Pencatatan, pembuatan, dan pendokumentasian kegiatan pembelajaran termasuk perangkatnya mutlak perlu dilakukan oleh LKP secara sungguh-sungguh dan rapi. Data perangkat kegiatanpembelajaran yang harus ada dan terdokumentasikan pada LKP adalah Standar kompetensi lulusan (SKL) tiap program kursus, baik SKL hasil adopsi, adaptasi/ pengembangan, atau membuat sendiri; kurikulum; silabus; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); kalender pendidikan; dan perangkat penilaian hasil belajar.

Semua dokumen perangkat pembelajaran tersebut perlu disahkan/ ditandatangani oleh pengelola LKP yang bersangkutan. Sillabus mencakup tujuan belajar, materi pokok, bahan, metode, media, alokasi waktu, dan penilaian. RPP minimal memuat rincian kegiatan pembelajaran (pembukaan, proses KBM, dan penutupan) dan daftar pustaka/ referensi/ buku sumber. Penilaian minimal memuat pedoman, instrument, hasil, dan daftar hadir peserta ujian.

7. Tata tertib
Pencatatan, pendokumentasian dan pemampangan tata tertib dilakukan oleh LKP dengan memperhatikan cara pensosialisasiannya. Data yang harus ada adalah tata tertib peserta didik, tata tertib pendidik, dan tata tertib tenaga kependidikan. Cara dan jadwal serta foto-foto kegiatan sosialisasi tata tertib perlu juga dicatat dan didokumentasikan.

8. Sarana Prasarana (Sarpras)
Sarpras LKP meliputi ruang belajar, ruang operasional (kantor), peralatan pembelajaran, perabot pembelajaran, dan perpustakaan.
Data yang perlu dicatat dan didokumentasikan oleh LKP tentang sarpras adalah wujud ruangan/ peralatan/ perabot dan jadwal pemakaiannya, kelayakan perpustakaan, jumlah dan ketersediaan buku bacaan, jumlah buku yang sesuai dengan program kursus, dan daftar pemakaian/peminjaman buku

9. Pelaporan
LKP wajib membuat,mencatatkan, dan mendokumentasikan laporan, baik laporan internal maupun eksternal. Laporan internal misalnya laporan dari instructor kepada ketua pengelola program, ketua pengelola kepada ketua yayasan, bendahara kepada ketua pengelola. Laporan eksternal misalnya pengelola LKP menyerahkan laporan kepada Penilik, Kepala Desa, dan sebagainya.

10. Pedoman Operasional Baku (POB)
LKP wajib membuat, mendokumentasikan, dan mensosialisasikan POB kepada semua unsur LKP. POB yang harus ada pada LKP minimal tentang pengelolaan pendidikan, pengelolaan peserta didik, pengelolaan kepegawaian (SDM), pengelolaan keuangan, pengelolaan pemasaran, pengelolaan penyaluran dan pelayanan alumni, dan pengelolaan sarpras. POB menguraikan urutan pekerjaan, orang/ pejabat yang mengerjakan, waktu/ lama pengerjaan, dan hasil/ produk setiap pekerjaan. POB dapat berbentuk bagan atau deskripsi urutan kegiatan.

D. Aspek Kinerja Keuangan

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga (RAPBL)
Data yang dinilai terkait RAPBL LKP adalah dokumen RAPBL dua tahun terakhir dan tahun berjalan, sistematika RAPBL, pembuat dan pengesah RAPBL, adanya penyesuaian RAPBL setahun sekali. Catatan dan dokumen RAPBL tersebut di atas harus tersedia di LKP.

2. Laporan Keuangan
Pencatatan dan pendokumentasian prosedur penggunaan uang (mekanisme proses pengajuan pengeluaran, pencatatan keuangan harian/ bulanan), pembukuan keuangan (buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran, dokumen bukti pemasukan dan pengeluaran uang), dan pelaporan keuangan (laporan harian, laporan periodik) harus tersedia di LKP.

Referensi:
– Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Jayagiri, (2001),Standar Minimal Manajemen PKBM Berbasis Masyarakat, Bandung.
– Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (2011), Penilaian Kinerja LKP, Jakarta
– D.Supriadi dan F.Jalal (2001), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Bappenas – Depdiknas – Adicita Karya Nusantara.
– Mochammad Syamsuddin (2004), 15 Langkah Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Depdiknas,Jakarta
– Peningkatan Mutu Manajemen dan Pembelajaran Lembaga Kursus dan Pelatihan Menuju Standar Nasional, (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016)
– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

INSTRUMEN / KELENGKAPAN PENILAIAN KINERJA LKP

INSTRUMEN / KELENGKAPAN PENILAIAN KINERJA LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN YANG HARUS DISIAPKAN :

1. GEDUNG (SARANA-PRASARANA) : SERTIFIKAT KEPEMILIKAN/ BUKTI SEWA
2. RUANG PRAKTEK
3. RUANG TEORI
4. RUANG TAMU
5. RUANG PIMPINAN
6. RUANG TUTOR
7. RUANG ADMINISTRASI
8. RUANG PUSTAKA
9. KAMAR MANDI / WC
10. MUSHOLLA
11. ALUR / MEKANISME KURSUS : (DIPAMPANG)
12. KEPEMILIKAN : ( DOKUMEN )
13. PERIJINAN : ( DOKUMEN )
14. BUKU-BUKU AGENDA SURAT MASUK-KELUAR + ODNER
15. BUKU TAMU
16. BUKU ABSENSI SISWA
17. BUKU ABSENSI TUTOR, KARYAWAN
18. BUKU INDUK SISWA
19. BUKU INDUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
20. BUKU PENELUSURAN LULUSAN
21. BUKU KAS PEMBANTU
22. BUKU KAS TABELARIS
23. BUKU KAS UMUM
24. BUKU INDUK INVENTARIS
25. BUKU INVENTARIS PUSTAKA
26. BUKU REFERENSI
27. BUKU PELAJARAN / MODUL
28. DAFTAR PEMINJAM BUKU
29. KALENDER PENDIDIKAN : (TERPAMPANG)
30. KODE ETIK GURU/INSTRUKTUR : (TERPAMPANG)
31. VISI DAN MISI: (TERPAMPANG)
32. STRUKTUR ORGANISASI : (TERPAMPANG) + TUPOKSI
33. DATA STATISTIK : (TERPAMPANG)
34. DATA PIMPINAN
35. SERTIFIKAT KOMPENTESI PENDIDIK
36. SERTIFIKAT TENAGA KEPENDIDIKAN
37. MOU (MITRA KERJA)
38. SKKNI (STANDART KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA)
39. KURIKULUM : (BERDASARKAN SKKNI)
40. SILABUS : (BERDASARKAN KURIKULUM)
41. RPP : (PER POKOK BAHASAN) : (BERDASARKAN SILABUS)
42. STANDART KELULUSAN (SKL)
43. PEDOMAN PENILAIAN
44. DAFTAR NILAI SISWA
45. TATA TERTIB KURSUS
46. TATA TERTIB INSTRUKTUR
47. TATA TERTIB KARYAWAN
48. PERATURAN KURSUS
49. BUKTI PELAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN
50. BUKTI-BUKTI LAIN YANG MENDUKUNG (DIKLAT PENYELENGGARA, PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN)
51. MATRIK SUCCES WARGA BELAJAR

Sosial Program YABAMUSTI: Buka Puasa bersama & Santunan Anak Yatim Piatu serta Fakir Miskin

anak-yatim-piatu

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Karunia dan Rahmat Nya kepada kita semua, serta shalawat dan salam kita sampaikan kepada Baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat2nya sekalian.
Semoga para Saudara, sahabat dan kawan-kawan semua tetap dalam lindungan Allah SWT beserta keluarga tercinta dan tetap sehat lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan Ibadah Fardhu Shaum Ramadhan tahun 1437 H ini.

Saudara, Sahabat dan kawan-kawan yang di muliakan Allah SWT,
Dalam rangka membantu anak yatim yang kurang mampu agar bisa ikut merasakan sedikit kegembiraan dan kebahagiaan di bulan Ramadhan ini, serta meningkatkan nilai Ibadah kita dibulan yang penuh dengan Berkah, Rahmat dan Maghfirah ini, Yayasan Baroena Mustika Indonesia (YABAMUSTI) – Aceh Tamiang kembali bermaksud melaksanakan kegiatan sosial keagamaan di lingkungan Kampung Paya Kulbi – Karang Baru – Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya. Insya Allah kami bermaksud untuk mengadakan kegiatan: “Buka Puasa bersama & Santunan Anak Yatim Piatu serta Fakir Miskin”, pada akhir  bulan Ramadhan tahun ini sebagaimana yang telah sukses kami laksanakan di tahun-tahun sebelumnya.

Saudara, Sahabat dan kawan-kawan yang di muliakan Allah SWT,
Namun karena keterbatasan dan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Yayasan saat ini, maka kami selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Baroena Mustika Indonesia mencoba untuk mengetuk pintu hati dan keikhlasan dari Saudara, Sahabat dan kawan-kawan yang telah agak mapan untuk bisa membantu kami dalam mewujudkan keinginan kami ini untuk bisa berbagi kebahagiaan bersama mereka, dengan ikut menyumbangkan sedikit kelebihan rezeki yang dititipkan Allah SWT kepada kalian selama ini.

Saudara, Sahabat dan kawan-kawan yang di Rahmati Allah SWT,
Sekecil apapun sumbangan dan keikhlasan dari kalian semoga bisa menjadi Amal Ibadah dan kebajikan yang Insya Allah akan mendapat balasan Pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT di Yaumil Mahsyar kelak. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin…

Saudara, Sahabat dan kawan-kawan yang di Rahmati Allah SWT,
Hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan dari pihak Yayasan/ panitia pelaksana kegiatan, dan Insya Allah kami akan mencatat dan melaporkan seluruh jumlah sumbangan dan data anak yatim serta fakir miskin yang disantuni secara transparan, setelah kegiatan sosial buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu serta fakir miskin ini dilaksanakan kelak.

Akhirul Kalam, semoga apa yang akan kita rencanakan dan sumbangkan untuk kebajikan di bulan yang penuh keberkahan ini, diridhai oleh Allah SWT sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Aamiin yaa rabbal ‘alamiin.

Terimakasih sebelumnya untuk segala bentuk atensi dan partisipasinya.
Billahi Taufiq wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr Wb,

Note: untuk yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan ini bisa mengirimkan Donasi/ bantuannya ke REKENING BANK BRI NO: 3943-01-000152-50-9 A/N: YAYASAN BAROENA MUSTIKA INDONESIA ACEH TAMIANG dan mengirimkan nama donatur, jumlah serta tanggal donasinya via sms ke Nomor  HP: 0812 8787 3107 untuk catatan dan laporan pembukuan kami.

 

UPAYA PENINGKATAN MUTU LKP MELALUI POLA PEMAGANGAN

6
LATAR BELAKANG
Program kursus dan pelatihan merupakan salah satu layanan pendidikan yang diarahkan untuk menjawab secara khusus upaya mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan

PENGERTIAN
Program magang merupakan pendekatan/strategi yang paling awal yang diterapkan dalam pendidikan nonformal yang menggunakan prinsip learning by doing, belajar sambil melakukan.

TUJUAN UMUM
Untuk meningkatkan kompetensi pengelola dan peserta didik melalui kegiatan belajar dan bekerja dibidang keterampilan produksi barang/jasa sesuai dengan kebutuhan DUDI yang memiliki keunggulan komparatif pada masing-masing daerah.

TUJUAN KHUSUS
Meningkatkan kompetensi pengelola LKP di bidang:
1. Manajemen agar termotivasi untuk meningkatkan kinerja lembaga.
2. Pembelajaran agar termotivasi untuk meningkatkan mutu program sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
3. Pengembangan inovasi dan jalinan kemitraan LKP dengan pihak lain.

SASARAN PROGRAM MAGANG
• PENGELOLA LKP
untuk memberikan bimbingan atau pelatihan dan pengalaman nyata bagi pengelola LKP berkinerja C dan D atau yang belum berkinerja tentang tata cara pengelolaan lembaga dari LKP berkinerja A atau B serta terakreditasi BAN-PNF
• PESERTA DIDIK
Merupakan warga masyarakat Indonesia berusia 18-45 tahun yang belum bekerja atau belum berpenghasilan tetap namun memiliki keterampilan yang relevan dengan bidang keterampilan yang akan dimagangkan.

HASIL YANG DIHARAPKAN
– Meningkatkan kapasitas dan mutu lembaganya dalam menyelenggarakan program-program kursus
– Mampu bersaing pada tingkat nasional atau internasional
– Tetap eksis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri.

RUANG LINGKUP PROGRAM PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN
Peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional adalah salah satu kebijakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lembaga kursus dan pelatihan di bidang manajemen dan pembelajaran sehingga dapat memenuhi standar nasional pendidikan

SASARAN TEMPAT MAGANG
• Bersedia menjadi lembaga sasaran sebagai tempat kunjungan peserta kegiatan peningkatan mutu manajemen dan pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan menuju standar nasional.
• Memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk menerima kunjungan peserta kegiatan
• Bersedia untuk menjadi sasaran kunjungan lapangan dan memberikan informasi secara terbuka
• LKP tempat kunjungan lapangan dapat diberikan piagam penghargaan/plakat dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. (Narasumber: ITA WARLIANI, S.Pd)

BADAN AKREDITASI PROVINSI PAUD DAN PNF (BAP PAUD dan PNF) ACEH

Diklat_LKP 2016
PENGERTIAN AKREDITASI :
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka

BAP PAUD dan PNF ACEH DIBENTUK DENGAN SK GUBERNUR ACEH NO 421.1/377/2016 TGL 29 APRIL 2016
(…..BAP PAUD dan PNF dibentuk oleh Gubernur dengan organisasi yang bersifat kolektif kolegial, yaitu seluruh keputusan BAP PAUD dan PNF adalah hasil dari Rapat Pleno Anggota BAP PAUD dan PNF……)

BAN PAUD dan PNF
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/ atau satuan PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. (PERMENDIKBUD No. 52 tahun 2015)
Dalam menjalankan tugasnya BAN-PAUD dan PNF dibantu oleh BAP PAUD dan PNF yang dibentuk oleh Gubernur (Pasal 8 Ayat 1)

Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana melalui anggaran pendapatan belanja daerah untuk pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (Pasal 8 Ayat 7)

BAP PAUD dan PNF berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Tugas BAP PAUD dan PNF adalah
a) membantu BAN PAUD dan PNF dalam implementasi kebijakan akreditasi;
b) melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah terkait akreditasi PAUD dan PNF.

Fungsi BAP PAUD dan PNF adalah
a) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF;
b) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi di wilayah kerjanya.
c) monitoring dan evaluasi terhadap program dan satuan PAUD dan PNF terakreditasi;
d) memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi di wilayahnya;
e) melakukan diseminasi hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF di wilayahnya;
f) melaporkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF kepada BAN PAUD dan PNF; dan
g) melaksanakan ketatausahaan BAP PAUD dan PNF.

Program dan Kegiatan BAP PAUD dan PNF

1) Persiapan pelaksanaan akreditasi :
– Melakukan pemeriksaan berkas permohonan akreditasi awal (FR-AK-02) oleh BAP PAUD dan PNF beserta Asesor BAN PAUD dan PNF.
– Melakukan pelatihan calon asesor akreditasi PAUD dan PNF dengan koordinasi BAN PAUD dan PNF.
– Meningkatkan kompetensi asesor akreditasi PAUD dan PNF di provinsi dengan koordinasi BAN PAUD dan PNF.
– Melaksanakan fungsi kesekretariatan BAP PAUD dan PNF
2) Pelaksanaan tahapan akreditasi di provinsi dalam hal:
a. Desk Assessment
b. Visitasi Akreditasi
c. Validasi dan Verifikasi Akreditasi
3) Peningkatan mutu Program dan Satuan PAUD dan PNF Provinsi terkait dengan akreditasi dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
– Sosialisasi dan lokakarya akreditasi PAUD dan PNF
– Bimbingan teknis akreditasi PAUD dan PNF
– Pendampingan persiapan akreditasi PAUD dan PNF
– Monitoring dan evaluasi terhadap program atau satuan PAUD dan PNF yang sudah terakreditasi
– Monitoring dan evaluasi terhadap Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota

PENDANAAN
Pendanaan untuk kegiatan BAP PAUD dan PNF berasal dari APBN dan dapat didukung oleh APBD sesuai ketersediaan dana, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

APBN :
Yang dibiayai melalui APBN, yaitu untuk :
– Rakor di provinsi
– Sosialisasi dan lokakarya di kab/kota
– Pemeriksaan berkas (FRAK-02)
– Desk assesment
– Visitasi, validasi, verifikasi
– Rapat berkala
– Peningkatan kompetensi asesor

APBD :
Program dan kegiatan pembinaan mutu PAUD dan PNF Provinsi terkait dengan akreditasi, dibiayai melalui APBD, seperti untuk kegiatan :
– Fungsi kesekretariatan
– Bimbingan teknis persiapan pada lembaga
– Percepatan pencapaian sasaran akreditasi

PROGRAM KERJA 2016

Visi :
MEMBANTU BAN PAUD dan PNF DALAM RANGKA TERWUJUDNYA LEMBAGA PAUD dan PNF DI ACEH YANG TERAKREDITASI, DAN KONSISTEN MENERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Misi :
– Mendorong terselenggaranya menajemen pendidikan non formal berbasis 8 SNP di Aceh
– Melakukan koordinasi untuk pembinaan dan peningkatan peran serta Asesor & Lembaga di Aceh
– Mendorong dan atau memberi peran serta organisasi mitra PAUD dan PNF dalam percepatan keberhasilan proses akreditasi
– Memperkuat sistem informasi dan pendataan PAUD dan PNF di Aceh

PROGRAM
– Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan akreditasi PAUD dan PNF , baik di pusat maupun di daerah guna kelancaran program dan kegiatan.
– Melaksanakan lokakarya, penyuluhan atau sosialisasi tentang penyelenggaraan akreditasi kepada semua pengelola lembaga dan satuan PAUD dan PNF yang ada di daerah Aceh, guna meningkatkan keikutsertaan dalam proses akreditasi.
– Melakukan bimbingan teknis tentang tatacara pengisian format akreditasi kepada guru dan pengelola program dan satuan PAUD dan PNF. guna mengurangi kegagalan serta meningkatkan perolehan sertifikat/piagam akreditasi.
– Melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kemampuan pada asesor untuk memperlancar penyelenggaraan akreditasi
– Melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah terhadap program dan satuan PAUD dan PNF yang sudah diakreditasi untuk menyususn kebijakan dan kegiatan peningkatan lebih lanjut.

Catatan :
Kegiatan yang akan dilaksanakan akan disesuaikan dengan program BAN PAUD dan PNF serta pendanaan yang tersedia dari APBA

KEGIATAN :
– Konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Instansi terkait lainnya di provinsi Aceh.
– Kordinasi dan Konsultasi ke Diroktorat Jenderal PAUDNI, Kemendikbud di Jakarta
– Pengumpulan data dan informasi lembaga, satuan dan program PNF di Kabupaten dan Kota
– Rapat Pertemuan/konsultasi dengan para assessor di provinsi
– Penyusunan juklak dan juknis akreditasi serta penyebarluasan kepada lembaga PNF di kabupaten/kota
– Sosialisasi program akreditasi kepada pengelola lembaga PNF di kabupaten/kota untuk 3 angkatan x 46 orang.
– Bimbingan teknis pengisian instrument akreditasi kepada guru/pengelola lembaga untuk 2 angkatan x 46 orang
– Penyelenggaraan akreditasi untuk tahapan pendaftaran/penerimaan berkas, pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan pengiriman ke BAN pusat
– Monitoring dan evaluasi ke lembaga-lembaga yang mengajukan proses akreditasi
– Melakukan rapat reguler, triwulan, semester dan tahunan, serta kegiatan sekretariat dan pengadaan perangkat kerja dan alat tulis lainnya.

Personalia
Personalia BAP Paud dan PNF Aceh, telah ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No 421.1/377/2016 tanggal 29 April 2016, dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Drs. Chairuddin Ts.
Sekretaris : Drs. Wahidin, BBA, MM
Anggota :
Drs. Bachtiar M. Yunus
Edy Supeno
Dhulhadi Jamal, S.Ag
Drs. Bustamam Ali, M.Pd
Drs. Suwardi Jamal,M.Pd
Muhammad Haikal, SE
Muslim, S.Si, M. Infotech
Drs. Syaiful Bahri, M.Pd
Razali, S.Pd, M.Pd
Ahmad Syafwan, S.Ag, M.Pd
Fauziah, S.Pd, M.Pd

Ruang lingkup akreditasi, yaitu:
1. Lembaga PAUD
2. Lembaga KURSUS
3. Lembaga PKBM

Ruang lingkup akreditasi Program PNF, yaitu:
1. PAUD
2. Paket A
3. Paket B
4. Paket C
5. Kursus Komputer
6. Kursus Akupunktur
7. Kursus Sekretaris
8. Kursus Bahasa Inggris
9. Kursus Otomotif
10. Kursus Menjahit
11. Akuntansi
12. Tata Kecantikan Rambut
13. Tata Kecantikan Kulit
14. Tata Rias Pengantin

PERSYARATAN UMUM :
– Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PNF
– Memiliki Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional / Ijin Prinsip Pendidikan Nonformal (PAUD-LKP-PKBM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT Perijinan atau Lembaga yang berwenang.
– Akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan Instansi/ Lembaga/ Institusi yang berwenang di atasnya
– Telah beroperasi minimal 2 tahun.
– Memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional*) bagi PAUD, NILEK (Nomor Induk Lembaga Kursus & Pelatihan) bagi LKP, dan NILEM (Nomor Induk Lembaga PKBM*) bagi PKBM.
– Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah (Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana)

PERSYARATAN KHUSUS :

PERMOHONAN AKREDITASI PAUD :
– Jumlah peserta didik minimal 20 anak pada tahun ajaran terakhir untuk seluruh jenis program (KB, TPA, SPS)
– Memiliki pendidik minimal berijazah SLTA
– Memiliki minimal 1 (satu) pendidik yang bersertifikat Diklat Dasar PAUD atau berijasah S1 PAUD/S1 Psikologi

PERMOHONAN AKREDITASI LKP :
– Jumlah peserta didik minimal 20 orang/ tahun (kumulatif)
– Diprioritaskan LKP berklasifikasi Penilaian Kinerja minimal C
– Sudah meluluskan minimal 4 angkatan/rombongan belajar selama beroperasi
– Memiliki pendidik yang berkompetensi relevan di bidangnya pada setiap program (dibuktikan dengan sertifikat)

PERMOHONAN AKREDITASI PKBM :
– Jumlah peserta didik minimal 20 orang/ tahun (kumulatif)
– Minimal memiliki 2 jenis program utama: Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C), Keaksaraan (Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri), PAUD (KB, TPA, SPS, TK), Kursus dan Pelatihan.
– Mempunyai Pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai program yang diajukan

AKREDITASI TK
– Akreditasi TK akan dilakukan oleh BAN-PNF
– Proses Akreditasi TK tersebut rencananya akan dimulai pada tahun 2015
– Kuota TK yang akan diakreditasi diprioritaskan untuk TK Pembina di setiap provinsi, yang dinominasikan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud

Instrumen akreditasi LKP ini terdiri atas 77 butir dengan rincian sebagai berikut:
1) Standar Kompetensi Lulusan
2) Standar Isi
3) Standar Proses
4) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
5) Standar Sarana dan Prasarana
6) Standar Pengelolaan
7) Standar Pembiayaan
8) Standar Penilaian Pendidikan
Jumlah butir pertanyaan : 77 butir

UU 23/ 2014
Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pembagian kewenangan Sub Urusan Manajemen Pendidikan

Pemerintah Pusat :
a. Penetapan standar nasional pendidikan.
b. Pengelolaan pendidikan tinggi
c. Akreditasi

Pemerintah Provinsi :
a. Pengelolaan pendidikan menengah.
b. Pengelolaan pendidikan khusus/ layanan lhusus

Pemerintah Kabupaten/ Kota
a. Pengelolaan pendidikan dasar.
b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
(sumber: LPA Mustika (YABAMUSTI) Aceh Tamiang pada Diklat peningkatan mutu pengelola LKP tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2016 di Hotel Daka, Banda Aceh)

Marhaban Yaa Ramadhan

Segenap Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Baroena Mustika Indonesia ( YABAMUSTI ) – Aceh Tamiang,
Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1437 H
Yabamusti_Ramadhan
– Lembaga Pendidikan Akupunktur (LPA) Mustika
– Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Baroena
– Klinik Mustika – Akupunktur & Energy Detection