BADAN AKREDITASI PROVINSI PAUD DAN PNF (BAP PAUD dan PNF) ACEH

Diklat_LKP 2016
PENGERTIAN AKREDITASI :
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka

BAP PAUD dan PNF ACEH DIBENTUK DENGAN SK GUBERNUR ACEH NO 421.1/377/2016 TGL 29 APRIL 2016
(…..BAP PAUD dan PNF dibentuk oleh Gubernur dengan organisasi yang bersifat kolektif kolegial, yaitu seluruh keputusan BAP PAUD dan PNF adalah hasil dari Rapat Pleno Anggota BAP PAUD dan PNF……)

BAN PAUD dan PNF
Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/ atau satuan PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. (PERMENDIKBUD No. 52 tahun 2015)
Dalam menjalankan tugasnya BAN-PAUD dan PNF dibantu oleh BAP PAUD dan PNF yang dibentuk oleh Gubernur (Pasal 8 Ayat 1)

Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana melalui anggaran pendapatan belanja daerah untuk pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (Pasal 8 Ayat 7)

BAP PAUD dan PNF berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Tugas BAP PAUD dan PNF adalah
a) membantu BAN PAUD dan PNF dalam implementasi kebijakan akreditasi;
b) melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah terkait akreditasi PAUD dan PNF.

Fungsi BAP PAUD dan PNF adalah
a) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF;
b) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi di wilayah kerjanya.
c) monitoring dan evaluasi terhadap program dan satuan PAUD dan PNF terakreditasi;
d) memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi di wilayahnya;
e) melakukan diseminasi hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF di wilayahnya;
f) melaporkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF kepada BAN PAUD dan PNF; dan
g) melaksanakan ketatausahaan BAP PAUD dan PNF.

Program dan Kegiatan BAP PAUD dan PNF

1) Persiapan pelaksanaan akreditasi :
– Melakukan pemeriksaan berkas permohonan akreditasi awal (FR-AK-02) oleh BAP PAUD dan PNF beserta Asesor BAN PAUD dan PNF.
– Melakukan pelatihan calon asesor akreditasi PAUD dan PNF dengan koordinasi BAN PAUD dan PNF.
– Meningkatkan kompetensi asesor akreditasi PAUD dan PNF di provinsi dengan koordinasi BAN PAUD dan PNF.
– Melaksanakan fungsi kesekretariatan BAP PAUD dan PNF
2) Pelaksanaan tahapan akreditasi di provinsi dalam hal:
a. Desk Assessment
b. Visitasi Akreditasi
c. Validasi dan Verifikasi Akreditasi
3) Peningkatan mutu Program dan Satuan PAUD dan PNF Provinsi terkait dengan akreditasi dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
– Sosialisasi dan lokakarya akreditasi PAUD dan PNF
– Bimbingan teknis akreditasi PAUD dan PNF
– Pendampingan persiapan akreditasi PAUD dan PNF
– Monitoring dan evaluasi terhadap program atau satuan PAUD dan PNF yang sudah terakreditasi
– Monitoring dan evaluasi terhadap Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota

PENDANAAN
Pendanaan untuk kegiatan BAP PAUD dan PNF berasal dari APBN dan dapat didukung oleh APBD sesuai ketersediaan dana, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

APBN :
Yang dibiayai melalui APBN, yaitu untuk :
– Rakor di provinsi
– Sosialisasi dan lokakarya di kab/kota
– Pemeriksaan berkas (FRAK-02)
– Desk assesment
– Visitasi, validasi, verifikasi
– Rapat berkala
– Peningkatan kompetensi asesor

APBD :
Program dan kegiatan pembinaan mutu PAUD dan PNF Provinsi terkait dengan akreditasi, dibiayai melalui APBD, seperti untuk kegiatan :
– Fungsi kesekretariatan
– Bimbingan teknis persiapan pada lembaga
– Percepatan pencapaian sasaran akreditasi

PROGRAM KERJA 2016

Visi :
MEMBANTU BAN PAUD dan PNF DALAM RANGKA TERWUJUDNYA LEMBAGA PAUD dan PNF DI ACEH YANG TERAKREDITASI, DAN KONSISTEN MENERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Misi :
– Mendorong terselenggaranya menajemen pendidikan non formal berbasis 8 SNP di Aceh
– Melakukan koordinasi untuk pembinaan dan peningkatan peran serta Asesor & Lembaga di Aceh
– Mendorong dan atau memberi peran serta organisasi mitra PAUD dan PNF dalam percepatan keberhasilan proses akreditasi
– Memperkuat sistem informasi dan pendataan PAUD dan PNF di Aceh

PROGRAM
– Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan akreditasi PAUD dan PNF , baik di pusat maupun di daerah guna kelancaran program dan kegiatan.
– Melaksanakan lokakarya, penyuluhan atau sosialisasi tentang penyelenggaraan akreditasi kepada semua pengelola lembaga dan satuan PAUD dan PNF yang ada di daerah Aceh, guna meningkatkan keikutsertaan dalam proses akreditasi.
– Melakukan bimbingan teknis tentang tatacara pengisian format akreditasi kepada guru dan pengelola program dan satuan PAUD dan PNF. guna mengurangi kegagalan serta meningkatkan perolehan sertifikat/piagam akreditasi.
– Melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kemampuan pada asesor untuk memperlancar penyelenggaraan akreditasi
– Melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah terhadap program dan satuan PAUD dan PNF yang sudah diakreditasi untuk menyususn kebijakan dan kegiatan peningkatan lebih lanjut.

Catatan :
Kegiatan yang akan dilaksanakan akan disesuaikan dengan program BAN PAUD dan PNF serta pendanaan yang tersedia dari APBA

KEGIATAN :
– Konsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Instansi terkait lainnya di provinsi Aceh.
– Kordinasi dan Konsultasi ke Diroktorat Jenderal PAUDNI, Kemendikbud di Jakarta
– Pengumpulan data dan informasi lembaga, satuan dan program PNF di Kabupaten dan Kota
– Rapat Pertemuan/konsultasi dengan para assessor di provinsi
– Penyusunan juklak dan juknis akreditasi serta penyebarluasan kepada lembaga PNF di kabupaten/kota
– Sosialisasi program akreditasi kepada pengelola lembaga PNF di kabupaten/kota untuk 3 angkatan x 46 orang.
– Bimbingan teknis pengisian instrument akreditasi kepada guru/pengelola lembaga untuk 2 angkatan x 46 orang
– Penyelenggaraan akreditasi untuk tahapan pendaftaran/penerimaan berkas, pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan pengiriman ke BAN pusat
– Monitoring dan evaluasi ke lembaga-lembaga yang mengajukan proses akreditasi
– Melakukan rapat reguler, triwulan, semester dan tahunan, serta kegiatan sekretariat dan pengadaan perangkat kerja dan alat tulis lainnya.

Personalia
Personalia BAP Paud dan PNF Aceh, telah ditetapkan melalui SK Gubernur Aceh No 421.1/377/2016 tanggal 29 April 2016, dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Drs. Chairuddin Ts.
Sekretaris : Drs. Wahidin, BBA, MM
Anggota :
Drs. Bachtiar M. Yunus
Edy Supeno
Dhulhadi Jamal, S.Ag
Drs. Bustamam Ali, M.Pd
Drs. Suwardi Jamal,M.Pd
Muhammad Haikal, SE
Muslim, S.Si, M. Infotech
Drs. Syaiful Bahri, M.Pd
Razali, S.Pd, M.Pd
Ahmad Syafwan, S.Ag, M.Pd
Fauziah, S.Pd, M.Pd

Ruang lingkup akreditasi, yaitu:
1. Lembaga PAUD
2. Lembaga KURSUS
3. Lembaga PKBM

Ruang lingkup akreditasi Program PNF, yaitu:
1. PAUD
2. Paket A
3. Paket B
4. Paket C
5. Kursus Komputer
6. Kursus Akupunktur
7. Kursus Sekretaris
8. Kursus Bahasa Inggris
9. Kursus Otomotif
10. Kursus Menjahit
11. Akuntansi
12. Tata Kecantikan Rambut
13. Tata Kecantikan Kulit
14. Tata Rias Pengantin

PERSYARATAN UMUM :
– Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PNF
– Memiliki Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional / Ijin Prinsip Pendidikan Nonformal (PAUD-LKP-PKBM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT Perijinan atau Lembaga yang berwenang.
– Akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan Instansi/ Lembaga/ Institusi yang berwenang di atasnya
– Telah beroperasi minimal 2 tahun.
– Memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional*) bagi PAUD, NILEK (Nomor Induk Lembaga Kursus & Pelatihan) bagi LKP, dan NILEM (Nomor Induk Lembaga PKBM*) bagi PKBM.
– Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah (Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana)

PERSYARATAN KHUSUS :

PERMOHONAN AKREDITASI PAUD :
– Jumlah peserta didik minimal 20 anak pada tahun ajaran terakhir untuk seluruh jenis program (KB, TPA, SPS)
– Memiliki pendidik minimal berijazah SLTA
– Memiliki minimal 1 (satu) pendidik yang bersertifikat Diklat Dasar PAUD atau berijasah S1 PAUD/S1 Psikologi

PERMOHONAN AKREDITASI LKP :
– Jumlah peserta didik minimal 20 orang/ tahun (kumulatif)
– Diprioritaskan LKP berklasifikasi Penilaian Kinerja minimal C
– Sudah meluluskan minimal 4 angkatan/rombongan belajar selama beroperasi
– Memiliki pendidik yang berkompetensi relevan di bidangnya pada setiap program (dibuktikan dengan sertifikat)

PERMOHONAN AKREDITASI PKBM :
– Jumlah peserta didik minimal 20 orang/ tahun (kumulatif)
– Minimal memiliki 2 jenis program utama: Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C), Keaksaraan (Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri), PAUD (KB, TPA, SPS, TK), Kursus dan Pelatihan.
– Mempunyai Pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai program yang diajukan

AKREDITASI TK
– Akreditasi TK akan dilakukan oleh BAN-PNF
– Proses Akreditasi TK tersebut rencananya akan dimulai pada tahun 2015
– Kuota TK yang akan diakreditasi diprioritaskan untuk TK Pembina di setiap provinsi, yang dinominasikan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud

Instrumen akreditasi LKP ini terdiri atas 77 butir dengan rincian sebagai berikut:
1) Standar Kompetensi Lulusan
2) Standar Isi
3) Standar Proses
4) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
5) Standar Sarana dan Prasarana
6) Standar Pengelolaan
7) Standar Pembiayaan
8) Standar Penilaian Pendidikan
Jumlah butir pertanyaan : 77 butir

UU 23/ 2014
Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pembagian kewenangan Sub Urusan Manajemen Pendidikan

Pemerintah Pusat :
a. Penetapan standar nasional pendidikan.
b. Pengelolaan pendidikan tinggi
c. Akreditasi

Pemerintah Provinsi :
a. Pengelolaan pendidikan menengah.
b. Pengelolaan pendidikan khusus/ layanan lhusus

Pemerintah Kabupaten/ Kota
a. Pengelolaan pendidikan dasar.
b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
(sumber: LPA Mustika (YABAMUSTI) Aceh Tamiang pada Diklat peningkatan mutu pengelola LKP tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2016 di Hotel Daka, Banda Aceh)

Iklan

3 thoughts on “BADAN AKREDITASI PROVINSI PAUD DAN PNF (BAP PAUD dan PNF) ACEH”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s