Mendikbud Muhadjir Sampaikan Pesan Presiden

Prof Muhadjir Effendi
Jakarta, Kemdikbud — Memasuki hari kedua sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Muhadjir Effendy bersilaturahim dengan pejabat eselon I, II, dan II di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dalam acara silaturahim tersebut, Mendikbud Muhadjir memperkenalkan dirinya di hadapan ratusan pejabat, sekaligus menyampaikan dua amanat presiden, yaitu pendidikan vokasi dan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Pesan presiden ada dua, yaitu meningkatkan pertumbuhan pendidikan vokasi dan harus segera menyelesaikan Program Indonesia Pintar,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Karena itu ia meminta bantuan dan koordinasi semua pihak di Kemdikbud untuk segera merealisasikan amanat presiden tersebut. Khusus untuk Program Indonesia Pintar, dinilai penting sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menghadapi masalah kesenjangan pendidikan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mendapatkan akses pendidikan.

Pendidikan vokasi, ujar Mendikbud Muhadjir, tidak hanya ada di sekolah menengah kejuruan (SMK). “Sebetulnya di bidang nonformal juga tak kalah padat. Termasuk juga di bidang kebudayaan, seperti budaya kerja dan etos kerja. Vokasi itu luas, bahkan di kementerian lain juga ada,” katanya.

Kepada para pejabat, ia berpesan agar bersama-sama membangun tata kelola yang bersih. Setiap unit kerja diharapkan dapat menjalankan fungsi dan memainkan peranannya dengan baik dan bekerja dengan cepat. “Saya suka kerja cepat,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Mendikbud Muhadjir juga mengimbau para pejabat dan pegawai untuk berlandaskan filosofi kerja sebagai ibadah. “Mari kita tingkatkan ibadah kita. InsyaAllah itu jadi fundamen kita dalam bekerja di sini,” tuturnya. (YABAMUSTI – Aceh Tamiang)

Tidak Ada Lembaga Tidak Ada Bantuan

Jakarta, PAUD dan Dikmas. ”Untuk apa kami memberikan bantuan apabila tidak ada lembaganya,” ujar Sekertaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ses Ditjen PAUD dan Dikmas) Wartanto, saat menerima kunjungan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan wartawan Kota Ternate. Senin (20/6)

Hal tersebut tersebut disampaikan Wartanto terkait besaran pengalokasian dana bantuan bagi lembaga penyelenggara PAUD dan Dikmas disuatu daerah, karena menurutnya dana bantuan tersebut hanya diberikan kepada lembaga yang jelas keberadaan dan program kerjanya, sehingga tidak ada lagi lembaga yang berdiri ketika ada bantuan dan tutup atau menghilang setelah tidak menerima bantuan.

Salah satu persyaratan untuk menerima bantuan disampaikan oleh Wartanto, lembaga tersebut telah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Paud dan Dikmas, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Dikmas sesuai dengan jumlah lembaga yang ada.

Oleh sebab itu Sesditjen mengajak para anggota DPRD mendorong Dinas Pendidikan setempat, agar lebih responsif dan bersunguh-sunguh memasukkan NPSN semua satuan pendidikan termasuk PKBM, lembaga kursus, lembaga PAUD.
Wartanto juga menyampaikan, kalau ingin mendapatkan bantuan tambahan yang cukup dari Pemerintah Pusat maka kita harus berbagi peran pengalokasian anggaran dana pendidikan, karena Dana Pemerintah Pusat sifatnya pendukung operasional sedangkan yang utama berasal dari dana Pemerintah Daerah. (M.Husnul Farizi/KS)

Unsyiah Rangking 49, Inilah Daftar 50 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia 2016

Unsyiah
YABAMUSTI – Kualitas perguruan tinggi di Aceh makin memprihatinkan.
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang selama ini jadi kebanggaan masyarakat Aceh hanya berada di peringkat 49, kalah jauh dengan perguruan tinggi swasta di Pulau Jawa.
Yang lebih menyedihkan, Universitas-universitas lainnya yang ada di Aceh, semuanya berada di luar peringkat 200 terbaik.
Peringkat 50 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini dirilis oleh 4 International Colleges & Universities. Lembaga ini merupakan pemeringkat perguruan tinggi terbaik internasional.
Dari 200 perguruan tinggi yang disurvei, Universitas Gajah Mada (UGM) keluar sebagai perguruan tinggi terbaik, disusul Universitas Indonesia (UI) di peringkat kedua, dan Universitas Sebelas Maret di peringkat ke tiga.

Inilah rangking 50 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia:

1 Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta
2 Universitas Indonesia – Depok
3 Universitas Sebelas Maret – Surakarta
4 Institut Teknologi Bandung – Bandung
5 Universitas Diponegoro – Semarang
6 Universitas Padjadjaran – Bandung
7 Universitas Brawijaya – Malang
8 Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
9 Institut Pertanian Bogor – Bogor
10 Universitas Mercu Buana – Jakarta
11 Universitas Negeri Yogyakarta – Yogyakarta
12 Universitas Riau – Pekanbaru
13 Universitas Gunadarma – Depok
14 Universitas Bina Nusantara – Jakarta
15 Universitas Airlangga – Surabaya
16 Universitas Lampung – Bandar Lampung
17 Universitas Sumatera Utara – Medan
18 Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Surabaya
19 Universitas Udayana – Badung
20 Universitas Telkom – Bandung
21 Universitas Negeri Malang – Malang
22 Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta
23 Universitas Negeri Semarang – Semarang
24 UIN Sunan Ampel – Surabaya – Surabaya
25 Universitas Hasanuddin – Makassar
26 Universitas Esa Unggul – Jakarta
27 Universitas Muhammadiyah Malang – Malang …
28 Universitas Narotama – Surabaya
29 Universitas Kristen Petra – Surabaya
30 Universitas Sriwijaya – Indralaya
31 Universitas Muhammadiyah Surakarta – Surakarta
32 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta – Tangerang Selatan
33 Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto
34 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan
35 Universitas Trisakti – Jakarta
36 Universitas Andalas – Padang
37 Universitas Pelita Harapan – Tangerang
38 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya – Jakarta
39 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – Yogyakarta
40 Universitas Jember -Jember
41 Universitas Ahmad Dahlan – Yogyakarta
42 Universitas Muhammadiyah Metro – Metro
43 Universitas Tadulako – Palu
44 Universitas Komputer Indonesia – Bandung
45 Universitas Bengkulu – Bengkulu
46 Universitas Surabaya – Surabaya
47 Universitas Atma Jaya Yogyakarta – Yogyakarta
48 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta – Yogyakarta
49 Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh
50 Universitas Jambi – Jambi

Sedabgkan peringkat 10 besar Perguruan tinggi terbaik di Propinsi Aceh yang di rilis oleh 4 International Colleges & Universities adalah sebagai berikut:

1 Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh
2 Universitas Malikussaleh – Lhokseumawe
3 Universitas Muhammadiyah Aceh – Banda Aceh
4 Universitas Al Muslim – Bireuen
5 Universitas Samudra Langsa – Langsa
6 Universitas Teuku Umar – Meulaboh
7 Universitas Abulyatama – Aceh Besar
8 Universitas Serambi Mekkah – Banda Aceh
9 Universitas Jabal Ghafur – Sigli
10 Universitas Gajah Putih – Takengon
(Adriansyah, LPA Mustika – Aceh Tamiang)

CARA KAPITALISME MENGUASAI DUNIA

13612176_1597167977247634_5681521301487742637_n
Oleh: Ir. H. Dwi Condro Triono, M.Ag, Ph.D
Sistem ekonomi kapitalisme telah mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan terwujud jika semua pelaku ekonomi terfokus pada akumulasi kapital (modal).

Mereka lalu menciptakan sebuah mesin “penyedot uang” yang dikenal dengan lembaga perbankan. Oleh lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan “disedot”.

Lalu siapakah yang akan memanfaatkan uang di bank tersebut? Tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit) dari bank, yaitu: fix return dan agunan. Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang akan mampu memenuhi ketentuan ini. Siapakah mereka itu? Mereka itu tidak lain adalah kaum kapitalis, yang sudah mempunyai perusahaan yang besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Nah, apakah adanya lembaga perbankan ini sudah cukup? Bagi kaum kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara apa?

Yaitu dengan pasar modal. Dengan pasar ini, para pengusaha cukup mencetak kertas-kertas saham untuk dijual kepada masyarakat dengan iming-iming akan diberi deviden.

Siapakah yang memanfaatkan keberadaan pasar modal ini? Dengan persyaratan untuk menjadi emiten dan penilaian investor yang sangat ketat, lagi-lagi hanya perusahaan besar dan sehat saja yang akan dapat menjual sahamnya di pasar modal ini.

Siapa mereka itu? Kaum kapitalis juga, yang sudah mempunyai perusahaan besar, untuk menjadi lebih besar lagi. Adanya tambahan pasar modal ini, apakah sudah cukup? Bagi kaum kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara apa lagi?

Cara selanjutnya yaitu dengan “memakan perusahaan kecil”. Bagaimana caranya? Menurut teori Karl Marx, dalam pasar persaingan bebas, ada hukum akumulasi kapital (the law of capital accumulations), yaitu perusahaan besar akan “memakan” perusahaan kecil. Contohnya, jika di suatu wilayah banyak terdapat toko kelontong yang kecil, maka cukup dibangun sebuah mal yang besar. Dengan itu toko-toko itu akan tutup dengan sendirinya.

Dengan apa perusahaan besar melakukan ekspansinya? Tentu dengan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu perbankan dan pasar modal.
Agar perusahaan kapitalis dapat lebih besar lagi, mereka harus mampu memenangkan persaingan pasar. Persaingan pasar hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang dapat menjual produk-produknya dengan harga yang paling murah. Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mengusai sumber-sumber bahan baku seperti: pertambangan, bahan mineral, kehutanan, minyak bumi, gas, batubara, air, dsb. Lantas, dengan cara apa perusahaan besar dapat menguasai bahan baku tersebut? Lagi-lagi, tentu saja dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika perusahaan kapitalis ingin lebih besar lagi, maka cara berikutnya adalah dengan “mencaplok” perusahaan milik negara (BUMN).
Kita sudah memahami bahwa perusahaan negara umumnya menguasai sektor-sektor publik yang sangat strategis, seperti: sektor telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertambangan, kehutanan, energi, dsb. Bisnis di sektor yang strategis tentu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena hampir tidak mungkin rugi. Lantas bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mendorong munculnya Undang-Undang Privatisasi BUMN. Dengan adanya jaminan dari UU ini, perusahaan kapitalis dapat dengan leluasa “mencaplok” satu per satu BUMN tersebut. Tentu tetap dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika dengan cara ini kaum kapitalis sudah mulai bersinggungan dengan UU, maka sepak terjangnya tentu akan mulai banyak menemukan hambatan. Bagaimana cara mengatasinya?

Caranya ternyata sangat mudah, yaitu dengan masuk ke sektor kekuasaan itu sendiri. Kaum kapitalis harus menjadi penguasa, sekaligus tetap sebagai pengusaha.

Untuk menjadi penguasa tentu membutuhkan modal yang besar, sebab biaya kampanye itu tidak murah. Bagi kaum kapitalis hal itu tentu tidak menjadi masalah, sebab permodalannya tetap akan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika kaum kapitalis sudah melewati cara-cara ini, maka hegemoni (pengaruh) ekonomi di tingkat nasional hampir sepenuhnya terwujud. Hampir tidak ada problem yang berarti untuk dapat mengalahkan kekuatan hegemoni ini. Namun, apakah masalah dari kaum kapitalis sudah selesai sampai di sini?

Tentu saja belum. Ternyata hegemoni ekonomi di tingkat nasional saja belumlah cukup. Mereka justru akan menghadapi problem baru. Apa problemnya?

Problemnya adalah terjadinya ekses produksi. Bagi perusahaan besar, yang produksinya terus membesar, jika produknya hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tentu semakin lama akan semakin kehabisan konsumen. Lantas, kemana mereka harus memasarkan kelebihan produksinya? Dari sinilah akan muncul cara-cara berikutnya, yaitu dengan melakukan hegemoni di tingkat dunia.

Caranya adalah dengan membuka pasar di negara-negara miskin dan berkembang yang padat penduduknya. Teknisnya adalah dengan menciptakan organisasi perdagangan dunia (WTO), yang mau tunduk pada ketentuan perjanjian perdagangan bebas dunia (GATT), sehingga semua negara anggotanya akan mau membuka pasarnya tanpa halangan tarif bea masuk, maupun ketentuan kuota impornya (bebas proteksi).

Dengan adanya WTO dan GATT tersebut, kaum kapitalis dunia akan dengan leluasa dapat memasarkan kelebihan produknya di negara-negara “jajahan”-nya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaga andalannya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika kapitalis dunia ingin lebih besar lagi, maka caranya tidak hanya cukup dengan mengekspor kelebihan produksinya. Mereka harus membuka perusahaannya di negara-negara yang menjadi obyek ekspornya. Yaitu dengan membuka Multi National Coorporations (MNC) atau perusahaan lintas negara, di negara-negara sasarannya.

Dengan membuka langsung perusahaan di negara tempat pemasarannya, mereka akan mampu menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah. Strategi ini juga sekaligus dapat menangkal kemungkinan munculnya industri-industri lokal yang berpotensi menjadi pesaingnya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Apakah dengan membuka MNC sudah cukup? Jawabnya tentu saja belum. Masih ada peluang untuk menjadi semakin besar lagi. Caranya? Yaitu dengan menguasai sumber-sumber bahan baku yang ada di negara tersebut.

Untuk melancarkan jalannya ini, kapitalis dunia harus mampu mendikte lahirnya berbagai UU yang mampu menjamin agar perusahaan asing dapat menguasai sepenuhnya sumber bahan baku tersebut.

Contoh yang terjadi di Indonesia adalah lahirnya UU Penanaman Modal Asing (PMA), yang memberikan jaminan bagi perusahaan asing untuk menguasai lahan di Indonesia sampai 95 tahun lamanya (itu pun masih bisa diperpanjang lagi). Contoh UU lain, yang akan menjamin kebebasan bagi perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan SDA Indonesia adalah: UU Minerba, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dsb.

Menguasai SDA saja tentu belum cukup bagi kapitalis dunia. Mereka ingin lebih dari itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan menjadikan harga bahan baku lokal menjadi semakin murah. Teknisnya adalah dengan menjatuhkan nilai kurs mata uang lokalnya.

Untuk mewujudkan keinginannya ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi mata uang lokal tersebut. Jika nilai kurs mata uang lokal tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, lantas lembaga apa yang akan berperan dalam penentuan nilai kurs tersebut?

Jawabannya adalah dengan Pasar Valuta Asing (valas). Jika negara tersebut sudah membuka Pasar Valasnya, maka kapitalis dunia akan lebih leluasa untuk “mempermainkan” nilai kurs mata uang lokal, sesuai dengan kehendaknya. Jika nilai kurs mata uang lokal sudah jatuh, maka harga bahan-bahan baku lokal dijamin akan menjadi murah, kalau dibeli dengan mata uang mereka.

Jika ingin lebih besar lagi, ternyata masih ada cara selanjutnya. Cara selanjutnya adalah dengan menjadikan upah tenaga kerja lokal bisa menjadi semakin murah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan proses liberalisasi pendidikan di negara tersebut. Teknisnya adalah dengan melakukan intervesi terhadap UU Pendidikan Nasionalnya.

Jika penyelenggaraan pendidikan sudah diliberalisasi, berarti pemerintah sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan subsidi bagi pendidikannya. Hal ini tentu akan menyebabkan biaya pendidikan akan semakin mahal, khususnya untuk pendidikan di perguruan tinggi. Akibatnya, banyak pemuda yang tidak mampu melanjutkan studinya di perguruan tinggi.

Keadaan ini akan dimanfaatkan dengan mendorong dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya. Dengan sekolah ini tentu diharapkan akan banyak melahirkan anak didik yang sangat terampil, penurut, sekaligus mau digaji rendah. Hal ini tentu lebih menguntungkan, jika dibanding dengan mempekerjakan sarjana. Sarjana biasanya tidak terampil, terlalu banyak bicara dan maunya digaji tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, cara-cara hegemoni kapitalis dunia di negara lain ternyata banyak mengunakan intervesi UU. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, kecuali harus dilengkapi dengan cara yang lain lagi. Nah, cara inilah yang akan menjamin proses intervensi UU akan dapat berjalan dengan mulus. Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan menempatkan penguasa boneka. Penguasa yang terpilih di negara tersebut harus mau tunduk dan patuh terhadap keinginan dari kaum kapitalis dunia. Bagaimana strateginya?

Strateginya adalah dengan memberikan berbagai sarana bagi mereka yang mau menjadi boneka. Sarana tersebut, mulai dari bantuan dana kampanye, publikasi media, manipulasi lembaga survey, hingga intervesi pada sistem perhitungan suara pada Komisi Pemilihan Umumnya.

Nah, apakah ini sudah cukup? Tentu saja belum cukup. Mereka tetap saja akan menghadapi problem yang baru. Apa problemnya?

Jika hegemoni kaum kapitalis terhadap negara-negara tertentu sudah sukses, maka akan memunculkan problem baru. Problemnya adalah “mati”-nya negara jajahan tersebut. Bagi sebuah negara yang telah sukses dihegemoni, maka rakyat di negara tersebut akan semakin miskin dan melarat. Keadaan ini tentu akan menjadi ancaman bagi kaum kapitalis itu sendiri. Mengapa?

Jika penduduk suatu negeri itu jatuh miskin, maka hal itu akan menjadi problem pemasaran bagi produk-produk mereka. Siapa yang harus membeli produk mereka jika rakyatnya miskin semua? Di sinilah diperlukan cara berikutnya.

Agar rakyat negara miskin tetap memiliki daya beli, maka kaum kapitalis dunia perlu mengembangkan Non Government Organizations (NGO) atau LSM. Tujuan pendirian NGO ini adalah untuk melakukan pengembangan masyarakat (community development), yaitu pemberian pendampingan pada masyarakat agar bisa mengembangkan industri-industri level rumahan (home industry), seperti kerajinan tradisionil maupun industri kreatif lainnya. Masyarakat harus tetap berproduksi (walaupun skala kecil), agar tetap memiliki penghasilan.

Agar operasi NGO ini tetap eksis di tengah masyarakat, maka diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Kaum kapitalis dunia akan senantiasa men-support sepenuhnya kegiatan NGO ini. Jika proses pendampingan masyarakat ini berhasil, maka kaum kapitalis dunia akan memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu: masyarakat akan tetap memiliki daya beli, akan memutus peran pemerintah dan yang terpenting adalah, negara jajahannya tidak akan menjadi negara industri besar untuk selamanya.

Sampai di titik ini kapitalisme dunia tentu akan mencapai tingkat kejayaan yang nyaris “sempurna”. Apakah kaum kapitalis sudah tidak memiliki hambatan lagi? Jawabnya ternyata masih ada. Apa itu? Ancaman krisis ekonomi. Sejarah panjang telah membuktikan bahwa ekonomi kapitalisme ternyata menjadi pelanggan yang setia terhadap terjadinya krisis ini.

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki solusi untuk mengatasinya. Mereka masih memiliki jurus pamungkasnya. Apa itu?

Ternyata sangat sederhana. Kaum kapitalis cukup “memaksa” pemerintah untuk memberikan talangan (bailout) atau stimulus ekonomi. Dananya berasal dari mana? Tentu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana kita pahami bahwa sumber pendapatan negara adalah berasal dari pajak rakyat. Dengan demikian, jika terjadi krisis ekonomi, siapa yang harus menanggung bebannya. Jawabnya adalah: rakyat, melalui pembayaran pajak yang akan terus dinaikkan besarannya, maupun jenis-jenisnya.

Bagaimana hasil akhir dari semua ini? Kaum kapitalis akan tetap jaya dan rakyat selamanya akan tetap menderita. Dimanapun negaranya, nasib rakyat akan tetap sama. Itulah produk dari hegemoni kapitalisme dunia. (YABAMUSTI – Aceh Tamiang)