Penguatan Literasi dan Vokasi di Hari Aksara Internasional 2016

2
Jakarta, Kemendikbud – Tanggal 8 September diperingati sebagai Hari Aksara Internasional. Tema yang ditetapkan UNESCO untuk Hari Aksara Internasional 2016 adalah “Reading the Past, Writing the Future”, atau “Membaca Masa Lalu, Menulis Masa Depan”. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memilih tema “Penguatan Literasi dan Vokasi dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan” di peringatan Hari Aksara Internasional 2016.

Tema yang diambil pemerintah Indonesia itu mengacu pada enam kemampuan literasi, yaitu kemampuan baca tulis berhitung (Calistung), sains, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keuangan, budaya, dan kewarganegaraan. Tema tersebut selaras dengan Nawa Cita yang menjadi agenda prioritas pemerintah Indonesia terkait pembangunan vokasi atau peningkatan keterampilan hidup masyarakat.

Tema ini menjadi isu global karena tahun 2015 merupakan akhir dari dekade “Pembangunan untuk Berkelanjutan” dari UNESCO, atau UNESCO Decade of Education for Sustainable Development. Dekade ini juga merupakan akhir dari Millennium Development Goals (MDG’s) menjadi Sustainable Development Goals (SDG’s).
1
Pesan utama dari tema tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa keaksaraan bukan hanya sekadar prioritas pendidikan, melainkan investasi yang sangat penting bagi masa depan yang berkesinambungan. Setiap negara memperingati Hari Aksara Internasional untuk mengingatkan pentingnya keaksaraan dalam membangun peradaban dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Hingga saat ini, usaha pemerintah Indonesia untuk memberantas tuna aksara di Indonesia telah mencapai hasil yang positif. Data Kemendikbud menunjukkan telah terjadi penurunan yang sangat siginifikan dalam hal penuntasan tuna aksara di Indonesia. Pada tahun 2005, persentase penduduk tuna aksara di Indonesia masih di angka 9,55 persen, atau sekitar 14,89 juta orang. Namun, angka tersebut menurun pada tahun 2014 menjadi 3,7 persen atau sekitar 5,94 juta orang.

Sampai sekarang pun upaya penuntasan tuna aksara terus dilakukan pemerintah Indonesia, salah satunya melalui program-program keaksaraan yang dijalankan Kemendikbud. Program-program tersebut antara lain melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam upaya gerakan masif penuntasan tuna aksara, serta program pemberdayaan masyarakat, seperti dukungan terhadap Taman Bacaan Masyarakat (TBM), atau penyelenggaraan Bengkel Literasi yang mengundang komunitas literasi. Diharapkan, angka tuna aksara di Indonesia semakin kecil, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. (Desliana Maulipaksi)

Iklan

Pamong Belajar BP PAUD dan Dikmas Menjadi Widyaprada?

IMG_20150224_101537
Jakarta (24/08/2016) Seiring dengan rencana penarikan 21 Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) provinsi ke pusat menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) berkembang wacana perubahan pamong belajar menjadi widyaprada. Wacana ini menambah hangatnya diskursus di jagat pendidikan nonformal di samping wacana perubahan pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar menjadi guru pendidikan nonformal.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB pasal 1 angka (2) ditegaskan bahwa pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal. Sejatinya pendidik melekat pada sebuah satuan pendidikan, sementara itu BP PAUD dan Dikmas bukanlah satuan pendidikan. BP PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam BP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi (a) pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (b) pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (c) supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (d) fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (e) pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (f) pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (g) pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (h) pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas (Permdikbud Nomor 69 Tahun 2015). Jika dicermati dari tugas dan fungsi di atas sebenarnya tidak pas lagi jika diampu oleh pamong belajar yang berstatus sebagai pendidik, walau memiliki tugas utama selain kegiatan belajar mengajar yaitu pengkajian program dan pengembangan model. Terlebih fungsi pemetaan mutu dan supervisi (oleh BP PAUD dan Dikmas) tidak bisa melekat pada tugas pokok pamong belajar sebagai pendidik.

Di sisi lain Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka LPMP menyelenggarakan fungsi (a) pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (b) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (c) supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan; (d) fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; (e) pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan (f) pelaksanaan urusan administrasi LPMP. Coba bandingkan antara fungsi BP PAUD dan Dikmas serta LPMP, ada kemiripan bukan? Jabatan fungsional yang ada di LPMP sampai saat ini adalah widyaiswara.

Persoalannya jabatan fungsional yang ada LPMP yaitu widyaiswara kurang cocok dengan tugas dan fungsi LPMP. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah. Masih ada fungsi LPMP yang tidak bisa dikerjakan oleh widyaiswara. Lebih dari itu widyaiswara hanya mendidik para PNS, bukan lainnya. Padahal dalam melaksanakan kegiatannya LPMP disamping melatih guru yang berstatus PNS maupun juga melatih guru non PNS.

Berangkat dari pemikiran inilah ada upaya untuk membentuk jabatan baru di lingkungan LPMP agar fungsinya bisa optimal dikerjakan oleh jabatan fungsional tertentu. Karena pelaksanaan fungsi di luar pendidikan dan latihan tidak bisa dikerjakan oleh widyaiswara. Jabatan fungsional tertentu itu dirancang diberi nama widyaprada, yang diharapkan dalam mengakomodasi pelaksanaan fungsi LPMP.

Sehubungan tugas fungsi BP PAUD dan Dikmas serta LPMP memiliki kemiripan, maka pembentukan jabatan fungsional widyaprada akan diberlakukan pada kedua lembaga tersebut. Apa arti widyaprada?

Sulit menemukan arti kata prada secara online. Hanya sedikit yang bisa menjelaskan. Dari sedikit itu ditemukan bahwa prada dalam bahasa Sanskerta berarti pintar, dalam bahasa yang sama prada juga mempunyai makna pemberian, bantuan. Berbeda dengan perada yang memiliki arti kertas dari emas (perak, timah) untuk perhiasan atau tulisan. Sedangkan widya memiliki arti bakti, benar, berasal dari bahasa Sansekerta vidya yang berarti pengetahuan, diharapkan datang, ilmu, ilmu pengetahuan, keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan kekuasaan. Jadi kalau boleh diterjemahkan bebas widyaprada adalah orang yang (diharapkan) memberi bantuan. Bantuan apa? Bantuan dalam rangka mengembangkan mutu bagi widyaprada BP PAUD dan Dikmas serta bantuan dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu bagi widyaprada LPMP.

Memang ada perbedaan penggunaan kosa kata antara mengembangkan mutu (BP PAUD dan Dikmas) dan melaksanakan penjaminan mutu (LPMP), namun keduanya memiliki muara yang sama yaitu upaya pemenuhan standar nasional pendidikan.

Namun demikian pembentukan jabatan fungsional baru memerlukan waktu yang cukup panjang. Perlu disiapkan kajian dan naskah akademik serta payung hukum. Bahkan jika benar pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar benar akan dirubah menjadi guru pendidikan nonformal, maka pamong belajar akan hapus dan tinggal sejarah. Berarti itu harus merubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dimana keberadaan pamong belajar diakui di dalamnya. Dan pembahasan pembentukan jabatan fungsional baru melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sehingga waktu yang dibutuhkan pun tidak sebentar.

Lepas dari itu semua jika memang optimalisasi tugas dan fungsi unit pelaksana teknis (UPT) harus didukung oleh jabatan fungsional tertentu yang tepat, maka tidak ada salahnya diucapkan selamat datang widyaprada! (Walau kini dikau masih berujud embrio, yang entah kapan dirimu akan lahir?) by Fauzi Eko Pranyono

Mendikbud Muhadjir Sampaikan Pesan Presiden

Prof Muhadjir Effendi
Jakarta, Kemdikbud — Memasuki hari kedua sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Muhadjir Effendy bersilaturahim dengan pejabat eselon I, II, dan II di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dalam acara silaturahim tersebut, Mendikbud Muhadjir memperkenalkan dirinya di hadapan ratusan pejabat, sekaligus menyampaikan dua amanat presiden, yaitu pendidikan vokasi dan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Pesan presiden ada dua, yaitu meningkatkan pertumbuhan pendidikan vokasi dan harus segera menyelesaikan Program Indonesia Pintar,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Karena itu ia meminta bantuan dan koordinasi semua pihak di Kemdikbud untuk segera merealisasikan amanat presiden tersebut. Khusus untuk Program Indonesia Pintar, dinilai penting sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menghadapi masalah kesenjangan pendidikan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mendapatkan akses pendidikan.

Pendidikan vokasi, ujar Mendikbud Muhadjir, tidak hanya ada di sekolah menengah kejuruan (SMK). “Sebetulnya di bidang nonformal juga tak kalah padat. Termasuk juga di bidang kebudayaan, seperti budaya kerja dan etos kerja. Vokasi itu luas, bahkan di kementerian lain juga ada,” katanya.

Kepada para pejabat, ia berpesan agar bersama-sama membangun tata kelola yang bersih. Setiap unit kerja diharapkan dapat menjalankan fungsi dan memainkan peranannya dengan baik dan bekerja dengan cepat. “Saya suka kerja cepat,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Mendikbud Muhadjir juga mengimbau para pejabat dan pegawai untuk berlandaskan filosofi kerja sebagai ibadah. “Mari kita tingkatkan ibadah kita. InsyaAllah itu jadi fundamen kita dalam bekerja di sini,” tuturnya. (YABAMUSTI – Aceh Tamiang)

Tidak Ada Lembaga Tidak Ada Bantuan

Jakarta, PAUD dan Dikmas. ”Untuk apa kami memberikan bantuan apabila tidak ada lembaganya,” ujar Sekertaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ses Ditjen PAUD dan Dikmas) Wartanto, saat menerima kunjungan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan wartawan Kota Ternate. Senin (20/6)

Hal tersebut tersebut disampaikan Wartanto terkait besaran pengalokasian dana bantuan bagi lembaga penyelenggara PAUD dan Dikmas disuatu daerah, karena menurutnya dana bantuan tersebut hanya diberikan kepada lembaga yang jelas keberadaan dan program kerjanya, sehingga tidak ada lagi lembaga yang berdiri ketika ada bantuan dan tutup atau menghilang setelah tidak menerima bantuan.

Salah satu persyaratan untuk menerima bantuan disampaikan oleh Wartanto, lembaga tersebut telah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Paud dan Dikmas, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Dikmas sesuai dengan jumlah lembaga yang ada.

Oleh sebab itu Sesditjen mengajak para anggota DPRD mendorong Dinas Pendidikan setempat, agar lebih responsif dan bersunguh-sunguh memasukkan NPSN semua satuan pendidikan termasuk PKBM, lembaga kursus, lembaga PAUD.
Wartanto juga menyampaikan, kalau ingin mendapatkan bantuan tambahan yang cukup dari Pemerintah Pusat maka kita harus berbagi peran pengalokasian anggaran dana pendidikan, karena Dana Pemerintah Pusat sifatnya pendukung operasional sedangkan yang utama berasal dari dana Pemerintah Daerah. (M.Husnul Farizi/KS)

Unsyiah Rangking 49, Inilah Daftar 50 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia 2016

Unsyiah
YABAMUSTI – Kualitas perguruan tinggi di Aceh makin memprihatinkan.
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang selama ini jadi kebanggaan masyarakat Aceh hanya berada di peringkat 49, kalah jauh dengan perguruan tinggi swasta di Pulau Jawa.
Yang lebih menyedihkan, Universitas-universitas lainnya yang ada di Aceh, semuanya berada di luar peringkat 200 terbaik.
Peringkat 50 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini dirilis oleh 4 International Colleges & Universities. Lembaga ini merupakan pemeringkat perguruan tinggi terbaik internasional.
Dari 200 perguruan tinggi yang disurvei, Universitas Gajah Mada (UGM) keluar sebagai perguruan tinggi terbaik, disusul Universitas Indonesia (UI) di peringkat kedua, dan Universitas Sebelas Maret di peringkat ke tiga.

Inilah rangking 50 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia:

1 Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta
2 Universitas Indonesia – Depok
3 Universitas Sebelas Maret – Surakarta
4 Institut Teknologi Bandung – Bandung
5 Universitas Diponegoro – Semarang
6 Universitas Padjadjaran – Bandung
7 Universitas Brawijaya – Malang
8 Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
9 Institut Pertanian Bogor – Bogor
10 Universitas Mercu Buana – Jakarta
11 Universitas Negeri Yogyakarta – Yogyakarta
12 Universitas Riau – Pekanbaru
13 Universitas Gunadarma – Depok
14 Universitas Bina Nusantara – Jakarta
15 Universitas Airlangga – Surabaya
16 Universitas Lampung – Bandar Lampung
17 Universitas Sumatera Utara – Medan
18 Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Surabaya
19 Universitas Udayana – Badung
20 Universitas Telkom – Bandung
21 Universitas Negeri Malang – Malang
22 Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta
23 Universitas Negeri Semarang – Semarang
24 UIN Sunan Ampel – Surabaya – Surabaya
25 Universitas Hasanuddin – Makassar
26 Universitas Esa Unggul – Jakarta
27 Universitas Muhammadiyah Malang – Malang …
28 Universitas Narotama – Surabaya
29 Universitas Kristen Petra – Surabaya
30 Universitas Sriwijaya – Indralaya
31 Universitas Muhammadiyah Surakarta – Surakarta
32 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta – Tangerang Selatan
33 Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto
34 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan
35 Universitas Trisakti – Jakarta
36 Universitas Andalas – Padang
37 Universitas Pelita Harapan – Tangerang
38 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya – Jakarta
39 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – Yogyakarta
40 Universitas Jember -Jember
41 Universitas Ahmad Dahlan – Yogyakarta
42 Universitas Muhammadiyah Metro – Metro
43 Universitas Tadulako – Palu
44 Universitas Komputer Indonesia – Bandung
45 Universitas Bengkulu – Bengkulu
46 Universitas Surabaya – Surabaya
47 Universitas Atma Jaya Yogyakarta – Yogyakarta
48 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta – Yogyakarta
49 Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh
50 Universitas Jambi – Jambi

Sedabgkan peringkat 10 besar Perguruan tinggi terbaik di Propinsi Aceh yang di rilis oleh 4 International Colleges & Universities adalah sebagai berikut:

1 Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh
2 Universitas Malikussaleh – Lhokseumawe
3 Universitas Muhammadiyah Aceh – Banda Aceh
4 Universitas Al Muslim – Bireuen
5 Universitas Samudra Langsa – Langsa
6 Universitas Teuku Umar – Meulaboh
7 Universitas Abulyatama – Aceh Besar
8 Universitas Serambi Mekkah – Banda Aceh
9 Universitas Jabal Ghafur – Sigli
10 Universitas Gajah Putih – Takengon
(Adriansyah, LPA Mustika – Aceh Tamiang)

Pendidikan – Kesehatan – Sosial – Budaya