Mendikbud Muhadjir Sampaikan Pesan Presiden

Prof Muhadjir Effendi
Jakarta, Kemdikbud — Memasuki hari kedua sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Muhadjir Effendy bersilaturahim dengan pejabat eselon I, II, dan II di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dalam acara silaturahim tersebut, Mendikbud Muhadjir memperkenalkan dirinya di hadapan ratusan pejabat, sekaligus menyampaikan dua amanat presiden, yaitu pendidikan vokasi dan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Pesan presiden ada dua, yaitu meningkatkan pertumbuhan pendidikan vokasi dan harus segera menyelesaikan Program Indonesia Pintar,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Karena itu ia meminta bantuan dan koordinasi semua pihak di Kemdikbud untuk segera merealisasikan amanat presiden tersebut. Khusus untuk Program Indonesia Pintar, dinilai penting sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menghadapi masalah kesenjangan pendidikan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mendapatkan akses pendidikan.

Pendidikan vokasi, ujar Mendikbud Muhadjir, tidak hanya ada di sekolah menengah kejuruan (SMK). “Sebetulnya di bidang nonformal juga tak kalah padat. Termasuk juga di bidang kebudayaan, seperti budaya kerja dan etos kerja. Vokasi itu luas, bahkan di kementerian lain juga ada,” katanya.

Kepada para pejabat, ia berpesan agar bersama-sama membangun tata kelola yang bersih. Setiap unit kerja diharapkan dapat menjalankan fungsi dan memainkan peranannya dengan baik dan bekerja dengan cepat. “Saya suka kerja cepat,” ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Mendikbud Muhadjir juga mengimbau para pejabat dan pegawai untuk berlandaskan filosofi kerja sebagai ibadah. “Mari kita tingkatkan ibadah kita. InsyaAllah itu jadi fundamen kita dalam bekerja di sini,” tuturnya. (YABAMUSTI – Aceh Tamiang)

Tidak Ada Lembaga Tidak Ada Bantuan

Jakarta, PAUD dan Dikmas. ”Untuk apa kami memberikan bantuan apabila tidak ada lembaganya,” ujar Sekertaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ses Ditjen PAUD dan Dikmas) Wartanto, saat menerima kunjungan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan wartawan Kota Ternate. Senin (20/6)

Hal tersebut tersebut disampaikan Wartanto terkait besaran pengalokasian dana bantuan bagi lembaga penyelenggara PAUD dan Dikmas disuatu daerah, karena menurutnya dana bantuan tersebut hanya diberikan kepada lembaga yang jelas keberadaan dan program kerjanya, sehingga tidak ada lagi lembaga yang berdiri ketika ada bantuan dan tutup atau menghilang setelah tidak menerima bantuan.

Salah satu persyaratan untuk menerima bantuan disampaikan oleh Wartanto, lembaga tersebut telah memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Paud dan Dikmas, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Dikmas sesuai dengan jumlah lembaga yang ada.

Oleh sebab itu Sesditjen mengajak para anggota DPRD mendorong Dinas Pendidikan setempat, agar lebih responsif dan bersunguh-sunguh memasukkan NPSN semua satuan pendidikan termasuk PKBM, lembaga kursus, lembaga PAUD.
Wartanto juga menyampaikan, kalau ingin mendapatkan bantuan tambahan yang cukup dari Pemerintah Pusat maka kita harus berbagi peran pengalokasian anggaran dana pendidikan, karena Dana Pemerintah Pusat sifatnya pendukung operasional sedangkan yang utama berasal dari dana Pemerintah Daerah. (M.Husnul Farizi/KS)

Unsyiah Rangking 49, Inilah Daftar 50 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia 2016

Unsyiah
YABAMUSTI – Kualitas perguruan tinggi di Aceh makin memprihatinkan.
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang selama ini jadi kebanggaan masyarakat Aceh hanya berada di peringkat 49, kalah jauh dengan perguruan tinggi swasta di Pulau Jawa.
Yang lebih menyedihkan, Universitas-universitas lainnya yang ada di Aceh, semuanya berada di luar peringkat 200 terbaik.
Peringkat 50 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini dirilis oleh 4 International Colleges & Universities. Lembaga ini merupakan pemeringkat perguruan tinggi terbaik internasional.
Dari 200 perguruan tinggi yang disurvei, Universitas Gajah Mada (UGM) keluar sebagai perguruan tinggi terbaik, disusul Universitas Indonesia (UI) di peringkat kedua, dan Universitas Sebelas Maret di peringkat ke tiga.

Inilah rangking 50 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia:

1 Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta
2 Universitas Indonesia – Depok
3 Universitas Sebelas Maret – Surakarta
4 Institut Teknologi Bandung – Bandung
5 Universitas Diponegoro – Semarang
6 Universitas Padjadjaran – Bandung
7 Universitas Brawijaya – Malang
8 Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
9 Institut Pertanian Bogor – Bogor
10 Universitas Mercu Buana – Jakarta
11 Universitas Negeri Yogyakarta – Yogyakarta
12 Universitas Riau – Pekanbaru
13 Universitas Gunadarma – Depok
14 Universitas Bina Nusantara – Jakarta
15 Universitas Airlangga – Surabaya
16 Universitas Lampung – Bandar Lampung
17 Universitas Sumatera Utara – Medan
18 Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Surabaya
19 Universitas Udayana – Badung
20 Universitas Telkom – Bandung
21 Universitas Negeri Malang – Malang
22 Universitas Islam Indonesia – Yogyakarta
23 Universitas Negeri Semarang – Semarang
24 UIN Sunan Ampel – Surabaya – Surabaya
25 Universitas Hasanuddin – Makassar
26 Universitas Esa Unggul – Jakarta
27 Universitas Muhammadiyah Malang – Malang …
28 Universitas Narotama – Surabaya
29 Universitas Kristen Petra – Surabaya
30 Universitas Sriwijaya – Indralaya
31 Universitas Muhammadiyah Surakarta – Surakarta
32 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta – Tangerang Selatan
33 Universitas Jenderal Soedirman – Purwokerto
34 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan
35 Universitas Trisakti – Jakarta
36 Universitas Andalas – Padang
37 Universitas Pelita Harapan – Tangerang
38 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya – Jakarta
39 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – Yogyakarta
40 Universitas Jember -Jember
41 Universitas Ahmad Dahlan – Yogyakarta
42 Universitas Muhammadiyah Metro – Metro
43 Universitas Tadulako – Palu
44 Universitas Komputer Indonesia – Bandung
45 Universitas Bengkulu – Bengkulu
46 Universitas Surabaya – Surabaya
47 Universitas Atma Jaya Yogyakarta – Yogyakarta
48 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta – Yogyakarta
49 Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh
50 Universitas Jambi – Jambi

Sedabgkan peringkat 10 besar Perguruan tinggi terbaik di Propinsi Aceh yang di rilis oleh 4 International Colleges & Universities adalah sebagai berikut:

1 Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh
2 Universitas Malikussaleh – Lhokseumawe
3 Universitas Muhammadiyah Aceh – Banda Aceh
4 Universitas Al Muslim – Bireuen
5 Universitas Samudra Langsa – Langsa
6 Universitas Teuku Umar – Meulaboh
7 Universitas Abulyatama – Aceh Besar
8 Universitas Serambi Mekkah – Banda Aceh
9 Universitas Jabal Ghafur – Sigli
10 Universitas Gajah Putih – Takengon
(Adriansyah, LPA Mustika – Aceh Tamiang)

CARA KAPITALISME MENGUASAI DUNIA

13612176_1597167977247634_5681521301487742637_n
Oleh: Ir. H. Dwi Condro Triono, M.Ag, Ph.D
Sistem ekonomi kapitalisme telah mengajarkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan terwujud jika semua pelaku ekonomi terfokus pada akumulasi kapital (modal).

Mereka lalu menciptakan sebuah mesin “penyedot uang” yang dikenal dengan lembaga perbankan. Oleh lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan “disedot”.

Lalu siapakah yang akan memanfaatkan uang di bank tersebut? Tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit) dari bank, yaitu: fix return dan agunan. Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang akan mampu memenuhi ketentuan ini. Siapakah mereka itu? Mereka itu tidak lain adalah kaum kapitalis, yang sudah mempunyai perusahaan yang besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Nah, apakah adanya lembaga perbankan ini sudah cukup? Bagi kaum kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara apa?

Yaitu dengan pasar modal. Dengan pasar ini, para pengusaha cukup mencetak kertas-kertas saham untuk dijual kepada masyarakat dengan iming-iming akan diberi deviden.

Siapakah yang memanfaatkan keberadaan pasar modal ini? Dengan persyaratan untuk menjadi emiten dan penilaian investor yang sangat ketat, lagi-lagi hanya perusahaan besar dan sehat saja yang akan dapat menjual sahamnya di pasar modal ini.

Siapa mereka itu? Kaum kapitalis juga, yang sudah mempunyai perusahaan besar, untuk menjadi lebih besar lagi. Adanya tambahan pasar modal ini, apakah sudah cukup? Bagi kaum kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar. Dengan cara apa lagi?

Cara selanjutnya yaitu dengan “memakan perusahaan kecil”. Bagaimana caranya? Menurut teori Karl Marx, dalam pasar persaingan bebas, ada hukum akumulasi kapital (the law of capital accumulations), yaitu perusahaan besar akan “memakan” perusahaan kecil. Contohnya, jika di suatu wilayah banyak terdapat toko kelontong yang kecil, maka cukup dibangun sebuah mal yang besar. Dengan itu toko-toko itu akan tutup dengan sendirinya.

Dengan apa perusahaan besar melakukan ekspansinya? Tentu dengan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu perbankan dan pasar modal.
Agar perusahaan kapitalis dapat lebih besar lagi, mereka harus mampu memenangkan persaingan pasar. Persaingan pasar hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang dapat menjual produk-produknya dengan harga yang paling murah. Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mengusai sumber-sumber bahan baku seperti: pertambangan, bahan mineral, kehutanan, minyak bumi, gas, batubara, air, dsb. Lantas, dengan cara apa perusahaan besar dapat menguasai bahan baku tersebut? Lagi-lagi, tentu saja dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika perusahaan kapitalis ingin lebih besar lagi, maka cara berikutnya adalah dengan “mencaplok” perusahaan milik negara (BUMN).
Kita sudah memahami bahwa perusahaan negara umumnya menguasai sektor-sektor publik yang sangat strategis, seperti: sektor telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertambangan, kehutanan, energi, dsb. Bisnis di sektor yang strategis tentu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena hampir tidak mungkin rugi. Lantas bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mendorong munculnya Undang-Undang Privatisasi BUMN. Dengan adanya jaminan dari UU ini, perusahaan kapitalis dapat dengan leluasa “mencaplok” satu per satu BUMN tersebut. Tentu tetap dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika dengan cara ini kaum kapitalis sudah mulai bersinggungan dengan UU, maka sepak terjangnya tentu akan mulai banyak menemukan hambatan. Bagaimana cara mengatasinya?

Caranya ternyata sangat mudah, yaitu dengan masuk ke sektor kekuasaan itu sendiri. Kaum kapitalis harus menjadi penguasa, sekaligus tetap sebagai pengusaha.

Untuk menjadi penguasa tentu membutuhkan modal yang besar, sebab biaya kampanye itu tidak murah. Bagi kaum kapitalis hal itu tentu tidak menjadi masalah, sebab permodalannya tetap akan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika kaum kapitalis sudah melewati cara-cara ini, maka hegemoni (pengaruh) ekonomi di tingkat nasional hampir sepenuhnya terwujud. Hampir tidak ada problem yang berarti untuk dapat mengalahkan kekuatan hegemoni ini. Namun, apakah masalah dari kaum kapitalis sudah selesai sampai di sini?

Tentu saja belum. Ternyata hegemoni ekonomi di tingkat nasional saja belumlah cukup. Mereka justru akan menghadapi problem baru. Apa problemnya?

Problemnya adalah terjadinya ekses produksi. Bagi perusahaan besar, yang produksinya terus membesar, jika produknya hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tentu semakin lama akan semakin kehabisan konsumen. Lantas, kemana mereka harus memasarkan kelebihan produksinya? Dari sinilah akan muncul cara-cara berikutnya, yaitu dengan melakukan hegemoni di tingkat dunia.

Caranya adalah dengan membuka pasar di negara-negara miskin dan berkembang yang padat penduduknya. Teknisnya adalah dengan menciptakan organisasi perdagangan dunia (WTO), yang mau tunduk pada ketentuan perjanjian perdagangan bebas dunia (GATT), sehingga semua negara anggotanya akan mau membuka pasarnya tanpa halangan tarif bea masuk, maupun ketentuan kuota impornya (bebas proteksi).

Dengan adanya WTO dan GATT tersebut, kaum kapitalis dunia akan dengan leluasa dapat memasarkan kelebihan produknya di negara-negara “jajahan”-nya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaga andalannya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Jika kapitalis dunia ingin lebih besar lagi, maka caranya tidak hanya cukup dengan mengekspor kelebihan produksinya. Mereka harus membuka perusahaannya di negara-negara yang menjadi obyek ekspornya. Yaitu dengan membuka Multi National Coorporations (MNC) atau perusahaan lintas negara, di negara-negara sasarannya.

Dengan membuka langsung perusahaan di negara tempat pemasarannya, mereka akan mampu menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah. Strategi ini juga sekaligus dapat menangkal kemungkinan munculnya industri-industri lokal yang berpotensi menjadi pesaingnya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaganya, yaitu perbankan dan pasar modal.

Apakah dengan membuka MNC sudah cukup? Jawabnya tentu saja belum. Masih ada peluang untuk menjadi semakin besar lagi. Caranya? Yaitu dengan menguasai sumber-sumber bahan baku yang ada di negara tersebut.

Untuk melancarkan jalannya ini, kapitalis dunia harus mampu mendikte lahirnya berbagai UU yang mampu menjamin agar perusahaan asing dapat menguasai sepenuhnya sumber bahan baku tersebut.

Contoh yang terjadi di Indonesia adalah lahirnya UU Penanaman Modal Asing (PMA), yang memberikan jaminan bagi perusahaan asing untuk menguasai lahan di Indonesia sampai 95 tahun lamanya (itu pun masih bisa diperpanjang lagi). Contoh UU lain, yang akan menjamin kebebasan bagi perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan SDA Indonesia adalah: UU Minerba, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dsb.

Menguasai SDA saja tentu belum cukup bagi kapitalis dunia. Mereka ingin lebih dari itu. Dengan cara apa? Yaitu dengan menjadikan harga bahan baku lokal menjadi semakin murah. Teknisnya adalah dengan menjatuhkan nilai kurs mata uang lokalnya.

Untuk mewujudkan keinginannya ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi mata uang lokal tersebut. Jika nilai kurs mata uang lokal tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, lantas lembaga apa yang akan berperan dalam penentuan nilai kurs tersebut?

Jawabannya adalah dengan Pasar Valuta Asing (valas). Jika negara tersebut sudah membuka Pasar Valasnya, maka kapitalis dunia akan lebih leluasa untuk “mempermainkan” nilai kurs mata uang lokal, sesuai dengan kehendaknya. Jika nilai kurs mata uang lokal sudah jatuh, maka harga bahan-bahan baku lokal dijamin akan menjadi murah, kalau dibeli dengan mata uang mereka.

Jika ingin lebih besar lagi, ternyata masih ada cara selanjutnya. Cara selanjutnya adalah dengan menjadikan upah tenaga kerja lokal bisa menjadi semakin murah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan proses liberalisasi pendidikan di negara tersebut. Teknisnya adalah dengan melakukan intervesi terhadap UU Pendidikan Nasionalnya.

Jika penyelenggaraan pendidikan sudah diliberalisasi, berarti pemerintah sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan subsidi bagi pendidikannya. Hal ini tentu akan menyebabkan biaya pendidikan akan semakin mahal, khususnya untuk pendidikan di perguruan tinggi. Akibatnya, banyak pemuda yang tidak mampu melanjutkan studinya di perguruan tinggi.

Keadaan ini akan dimanfaatkan dengan mendorong dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya. Dengan sekolah ini tentu diharapkan akan banyak melahirkan anak didik yang sangat terampil, penurut, sekaligus mau digaji rendah. Hal ini tentu lebih menguntungkan, jika dibanding dengan mempekerjakan sarjana. Sarjana biasanya tidak terampil, terlalu banyak bicara dan maunya digaji tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, cara-cara hegemoni kapitalis dunia di negara lain ternyata banyak mengunakan intervesi UU. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, kecuali harus dilengkapi dengan cara yang lain lagi. Nah, cara inilah yang akan menjamin proses intervensi UU akan dapat berjalan dengan mulus. Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan menempatkan penguasa boneka. Penguasa yang terpilih di negara tersebut harus mau tunduk dan patuh terhadap keinginan dari kaum kapitalis dunia. Bagaimana strateginya?

Strateginya adalah dengan memberikan berbagai sarana bagi mereka yang mau menjadi boneka. Sarana tersebut, mulai dari bantuan dana kampanye, publikasi media, manipulasi lembaga survey, hingga intervesi pada sistem perhitungan suara pada Komisi Pemilihan Umumnya.

Nah, apakah ini sudah cukup? Tentu saja belum cukup. Mereka tetap saja akan menghadapi problem yang baru. Apa problemnya?

Jika hegemoni kaum kapitalis terhadap negara-negara tertentu sudah sukses, maka akan memunculkan problem baru. Problemnya adalah “mati”-nya negara jajahan tersebut. Bagi sebuah negara yang telah sukses dihegemoni, maka rakyat di negara tersebut akan semakin miskin dan melarat. Keadaan ini tentu akan menjadi ancaman bagi kaum kapitalis itu sendiri. Mengapa?

Jika penduduk suatu negeri itu jatuh miskin, maka hal itu akan menjadi problem pemasaran bagi produk-produk mereka. Siapa yang harus membeli produk mereka jika rakyatnya miskin semua? Di sinilah diperlukan cara berikutnya.

Agar rakyat negara miskin tetap memiliki daya beli, maka kaum kapitalis dunia perlu mengembangkan Non Government Organizations (NGO) atau LSM. Tujuan pendirian NGO ini adalah untuk melakukan pengembangan masyarakat (community development), yaitu pemberian pendampingan pada masyarakat agar bisa mengembangkan industri-industri level rumahan (home industry), seperti kerajinan tradisionil maupun industri kreatif lainnya. Masyarakat harus tetap berproduksi (walaupun skala kecil), agar tetap memiliki penghasilan.

Agar operasi NGO ini tetap eksis di tengah masyarakat, maka diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Kaum kapitalis dunia akan senantiasa men-support sepenuhnya kegiatan NGO ini. Jika proses pendampingan masyarakat ini berhasil, maka kaum kapitalis dunia akan memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu: masyarakat akan tetap memiliki daya beli, akan memutus peran pemerintah dan yang terpenting adalah, negara jajahannya tidak akan menjadi negara industri besar untuk selamanya.

Sampai di titik ini kapitalisme dunia tentu akan mencapai tingkat kejayaan yang nyaris “sempurna”. Apakah kaum kapitalis sudah tidak memiliki hambatan lagi? Jawabnya ternyata masih ada. Apa itu? Ancaman krisis ekonomi. Sejarah panjang telah membuktikan bahwa ekonomi kapitalisme ternyata menjadi pelanggan yang setia terhadap terjadinya krisis ini.

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki solusi untuk mengatasinya. Mereka masih memiliki jurus pamungkasnya. Apa itu?

Ternyata sangat sederhana. Kaum kapitalis cukup “memaksa” pemerintah untuk memberikan talangan (bailout) atau stimulus ekonomi. Dananya berasal dari mana? Tentu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana kita pahami bahwa sumber pendapatan negara adalah berasal dari pajak rakyat. Dengan demikian, jika terjadi krisis ekonomi, siapa yang harus menanggung bebannya. Jawabnya adalah: rakyat, melalui pembayaran pajak yang akan terus dinaikkan besarannya, maupun jenis-jenisnya.

Bagaimana hasil akhir dari semua ini? Kaum kapitalis akan tetap jaya dan rakyat selamanya akan tetap menderita. Dimanapun negaranya, nasib rakyat akan tetap sama. Itulah produk dari hegemoni kapitalisme dunia. (YABAMUSTI – Aceh Tamiang)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PORTOFOLIO CALON ASESOR PAUD-LKP-PKBM DENGAN KRITERIA KHUSUS DI PROVINSI ACEH

DAFTAR CALON ASESOR DENGAN KRITERIA KHUSUS
PROVINSI ACEH YANG LOLOS SELEKSI PORTOFOLIO

NO NAMA CALON ASESOR KABUPATEN/ KOTA PROVINSI RUMPUN ASESOR
1 Zulkifli, S.Pd., M.Pd. Kab. Aceh Besar Aceh PKBM
2 Nurlaili, S.Pd. Kab. Pidie Jaya Aceh PAUD
3 Drs. Saifullah, M.Pd. Kota Banda Aceh Aceh PKBM
4 Sulaiman, S.Sos., M.Pd. Kab. Aceh Besar Aceh LKP
5 Drs. Wahidin, BBA, MM. Kota Banda Aceh Aceh LKP 6
Drs. Bachtiar M.Yunus Kab. Aceh Besar Aceh PAUD
7 Muslim, S.Si., M.Infotech. Kab. Aceh Besar Aceh LKP
8 Dra. Faridah Andriani Kab. Aceh Besar Aceh PAUD
9 Drs. Chairuddin TS Kota Banda Aceh Aceh PAUD

Menuju LKP Berkinerja Optimal

Editor: Adriansyah, Akp (Pimpinan LPA Mustika)

I. Sejarah Lembaga Kursus
Dalam beberapa literatur, kata kursus digunakan untuk menunjukkan salah satu cara pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendidikan masyarakat istilah kursus digunakan untuk menunjukkan pembelajaran yang terjadi di dalam masyarakat dengan isi pembelajaran bervariasi. Pada masa awal kemerdekaan kita mengenal program Kursus Pemberantasan Buta Huruf, Kursus Keterampilan Kewanitaan, dan Kursus kerumahtanggaan.

Dalam perkembangan berikutnya, karena sifat penyelenggaraannya bertumpu pada potensi keswadayaan atau partisipasi masyarakat, istilah kursus sering disama-artikan dengan PLSM (Diklusemas). Diklusemas atau PLSM merupakan kependekan kata dari pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi Diklusemas merupakan wujud kontribusi dan partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal.

Pada saat ini berkembang dua makna untuk istilah kursus, yaitu kursus sebagai lembaga pendidikan dan kursus sebagai cara atau program belajar. Dalam konteks tulisan ini kursus yang dimaksud adalah kursus sebagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan nonformal.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. Sehubungan dengan fungsi PNF itulah lembaga kursus menobatkan dirinya sebagai lembaga yang mampu menyediakan program pendidikan pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal.

Kursus secara konseptual didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/ industri. Sedangkan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 didefinisikan sebagai satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat.

Dalam konteks tersebut, lembaga dan pembelajaran kursus dapat dikatakan sebagai pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat. Senada dengan hal itu, penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.
LPA Mustika_Photos (11)
Peran pemerintah sebagai pembina, yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150 b/ U/ 1981 bertugas merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan lembaga kursus berkenaan dengan:
1. Pembakuan dan penyelesaian kurikulum dan silabus, serta alat perlengkapan belajar,
2. Pengadaan buku pelajaran, buku pedoman/petunjuk, dan alat perlengkapan, serta prasarana dan sarana belajar minimal lainnya,
3. Penataran dan penyegaran pamong belajar/ penyelenggara, sumber belajar/ guru, Instruktur/ Tutor dan tenaga teknis lainnya,
4. Penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi belajar, termasuk ujian,
5. Pembimbingan, dan penyuluhan, dan evaluasi,
6. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lomba tiap jenis keterampilan,
7. Pengadaan Surat Tanda Selesai Belajar dan Ijazah,
8. Penyusunan laporan pembinaan dan evaluasi kegiatan,
9. Studi kasus survei, konsultasi, simposium, seminar, lokakarya, penataran, dan rapat kerja tiap program PLSM, dan
10. Hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan program PLSM.

Dalam tataran kebutuhan masyarakat, lembaga kursus diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya masyarakat mengikuti program di lembaga kursus untuk :
1. memperkuat kegiatan pendidikan yang tengah diikutinya,
2. mencari bekal untuk mencari pekerjaan,
3. mengembangkan minat dan bakat;
4. mencari bekal untuk berusaha mandiri/berwirausaha,
5. mengembangkan profesi;
6. mengembangkan karier; dan
7. untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

II. Pembinaan Lembaga Kursus

A. Rancangan Umum Pembinaan
Sejak Tahun 2008 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saat itu masih bernama Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Kursus dan Kelembagaan (sejak 2010 bernama Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) menginventarisasi potensi lembaga kursus dan pelatihan untuk lebih mengefektifkan pembinaan pemerintah terhadap potensi positif dari masyarakat ini. Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, jumlah LKP yang tercatat di http://www.infokursus.net serta memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK online) per 12 Januari 2016 berjumlah 19.208 (Standar Internasional 13, Standar Nasional 1.268, Standar Pelayanan Minimal 2.067 dan Rintitas 15.933).

Dari jumlah LKP yang terdaftar dan memiliki Nilek online tersebut, sejak tahun 2009 hingga 2015 yang telah dinilai kinerjanya berjumlah 8.811 LKP. LKP yang berkinerja A berjumlah 85 LKP (1.03%), berkinerja B berjumlah 998 LKP (12.06%), berkinerja C berjumlah 4.008 LKP (48.42%), berkinerja D berjumlah 3.187 LKP (38.50%), dan yang tidak masuk klasifikasi (not classified) karena tidak memenuhi kriteria berjumlah 470 lembaga (6.28%).

Sebagian besar LKP tersebut tidak memiliki rancangan, dokumen, dan laporan tentang apa-apa yang telah dilakukannya, terutama terkait dengan aspek-aspek penilaian kinerja. Aspek pokok yang seyogyanya dimiliki LKP dan kenyataannya tidak dimiliki adalah aspek pembelajaran, pemasaran, dan perencanaan strategis pengembangan LKP. Banyak LKP tidak memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap dan terkini, seperti catatan kompetensi lulusan, kurikulum pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan dan media pembelajaran, dan alat atau instrument evaluasi pembelajaran. Hal lain yang juga jarang dimiliki LKP adalah dokumen rencana strategis (renstra) pengembangan LKP untuk kurun lima atau sepuluh tahun ke depan. Aspek pemasaran adalah aspek berikutnya yang banyak diabaikan LKP.

LKP masa depan adalah LKP yang kuat manajemen pembelajarannya sehingga menghasilkan lulusan yang “layak-jual”; kuat manajemen strategis pengembangan kelembagaannya, sehingga menghasilkan tata kerja dan tata kelola yang terukur dan transparans; kuat manajemen pemasarannya, sehingga menghasilkan pelanggan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan harapan tersebut, pembinaan kursus dan pelatihan diarahkan secara bertahap menjadikan LKP memiliki kwalitas bertaraf internasional (LKP bertaraf Internasional) melalui LKP bertaraf nasional/ berstandar nasional pendidikan (LKP-SNP) . Sedangkan LKP-SNP diangkat dari LKP berstandar pelayanan minimal (LKP-SPM), dan LKP SPM diangkat dari LKP Rintisan.

LKP bertaraf internasional adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan sebagai LKP berklasifikasi nasional dan diperkaya dengan ciri-ciri yang mengacu pada keunggulan yang dipersyaratkan untuk memiliki daya saing di tingkat internasional. Dengan demikian, LKP berklasifikasi internasional dapat dikatakan LKP-SNP Plus, yaitu LKP yang sudah memenuhi dan melaksanakan persyaratan utuh LKP bertaraf nasional yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras (sarana prasarana), standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

LKP kategori SNP adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan sebagai LKP berklasifikasi Pelayanan Minimal dan diperkaya dengan ciri-ciri yang mengacu pada keunggulan yang dipersyaratkan untuk memiliki daya saing di tingkat nasional. Dengan demikian, LKP bertaraf nasional merupakan LKP yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian, ditambah dengan melaksanakan standar-standar keunggulan nasional.

LKP- SPM adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan minimal sebagai LKP, yaitu:
1) Memiliki isi pendidikan yang terformulasikan dalam bentuk struktur kurikulum yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada keunggulan lokal, dan bahan ajar berupa buku/modul bahan ajar;
2) Memiliki Guru dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya;
3) Memiliki sarana dan prasarana berupa ruang kantor, ruang belajar teori, ruang praktek, sarana belajar mengajar, dan media pembelajaran, dengan ukuran, jenis, dan jumlah yang sesuai dan memadai;
4) Memiliki pembiayaan yang digunakan untuk biaya operasional dan biaya personal guna mendukung terselenggaranya program pendidikan;
5) Memiliki manajemen meliputi struktur organisasi lembaga dan deskripsi tugas yang jelas dan terarah guna memudahkan jalannya kegiatan dalam pencapaian tujuan; dan
6) Memiliki proses pendidikan yang ditandai tersedianya dokumen kompetensi lulusan, kurikulum, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan alat evaluasi.

LKP kategori rintisan adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan minimal sebagai lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, baru merintis penyelenggaraan kursus dan pelatihan pada tingkat pemula, atau LKP yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Beberapa ciri esensial dari LKP Rintisan adalah:
1) memiliki komitmen dalam memberikan kontribusi positif dalam penyediaan layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang membutuhkan;
2) melaksanakan pembelajaran yang sederhana, aktif dan menyenangkan;
3) memaksimalkan penggunaan sarana-prasarana yang tersedia;
4) menggunakan pembiayaan yang terbatas dan efisien; dan
5) memiliki pendidik/ instruktur dan pengelola dengan kualifikasi SLTA atau sederajat.
plank_kursus
B. Dukungan pemerintah
Dalam rangka pembinaan terhadap LKP pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (sekarang namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31, Tahun 2007 (pasal 85) menyelenggarakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional Lembaga
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu LKP Rintisan atau LKP-SPM yang terkonversi bernilai kinerja C atau D dalam meningkatkan kemampuan (kompetensi) dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, melengkapi sarana pembelajaran, dan penguatan manajemen LKP. Wujud kegiatannya pemerintah memberikan paket anggaran kepada LKP terpilih.

2. Bantuan Penyelenggaraan Program
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadikan LKP sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program – program pelayanan pendidikan, seperti Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Pendidikan Kecakapan Wira Usaha (PKW), serta Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU) dan Pendidikan Kecakapan Wira Usaha Unggulan (PKWU), Ormit (Organisasi Mitra), atau desa vokasi. Wujudnya pemerintah memberikan panduan teknis dan anggaran penyelenggaraan program layanan pendidikan dimaksud kepada LKP terpilih, kemudian LKP menyelenggarakannya sesuai panduan dan proposal yang telah dibuatnya. Selanjutnya pemerintah memantau dan menilai LKP dalam menyelenggarakan program tersebut.

3. Peningkatan Kapasitas Manajerial Lembaga
Kegiatan peningkatan kapasitas manajemen LKP diselenggarakan dalam bentuk mengikut-sertakan pimpinan LKP pada workshop/ loka karya, pelatihan– pelatihan, seminar, dan mengikutkan pimpinan LKP dalam lomba – lomba manajemen tingkat nasional dan internasional.

4. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pendataan PTK melalui Nomor Unik Guru dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), mengikut-sertakan PTK dalam pelatihan-pelatihan, seminar, loka-karya, magang, dan bantuan pendidikan untuk membantu PTK menyelesaikan pendidikan tingkat Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D4), serta melibatkan PTK terpilih dalam lomba kompetensi PTK tingkat nasional dan internasional.

5. Fasilitasi Penilaian Kinerja dan Akreditasi LKP
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu LKP menilai keberadaan kinerjanya dalam kurun waktu tertentu, sehingga mereka mengetahui posisinya untuk kemudian mereka menyusun rencana meningkatkan atau mempertahankan posisi kinerjanya tersebut. Sedangkan fasilitasi akreditasi, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan merekomendasikan LKP terpilih untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF). BAN PNF akan mengirimkan assessornya ke LKP terpilih/ terekomendasi untuk melakukan akreditasi.

6. Pembinaan langsung melalui Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini terkait dengan peluncuran program yang diselenggarakan oleh LKP. Agar program tersebut terjamin tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah uang, dan tepat hasil, maka kegiatan ini selalu diprogramkan, dengan cara mengutus petugas melihat langsung pelaksanaan program di LKP, untuk kemudian menilai dan melakukan advokasi atau pembinaan terhadap LKP.

III. Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja LKP merupakan program pemerintah untuk memetakan kekuatan dan kelemahan LKP, sehingga usaha pembinaan yang dilakukan pemerintah tepat sasaran, tepat waktu, tepat tujuan dan hasil, serta tepat harga/biaya. Program penilaian kinerja dirancang tahun 2007, dan dilaksanakan sejak tahun 2009. Secara garis besar program ini melibatkan LKP sebagai evaluan,Pamong Belajar Pusat sebagai verifikator, Tim Penilai sebagai validator sekaligus penilai (evaluator), dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebagai penyelenggara dan penentu.

Pemetaan yang dihasilkan melalui penilaian kinerja ini adalah dapat diperoleh dua kategori kinerja LKP, yaitu kategori A dan B, dan kategori C dan D. Kategori A dan B dapat dijadikan mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program pelayanan kursus dan pelatihan (di masyarakat dikenal program blockgrant) bagi masyarakat, sedangkan kategori C dan D dapat dibina oleh pemerintah melalui pemberian bantuan operasional pelaksanaan kursus dan pelatihan (dulu dikenal dengan sebutan BOP ), sekarang diganti dengan Bantuan Sarana dan Prasarana yang paket bantuannya digunakan oleh LKP untuk meng-up grade sumber daya manusia dan peralatan pembelajarannya.

Penilaian LKP diarahkan pada kinerjanya, yang pada saat ini terfokus kepada kinerja pemasaran, sumber daya manusia, pelaksanaan/ operasional pelayanan pendidikan, dan kinerja keuangan. LKP yang optimal dalam penilaian kinerja LKP adalah LKP yang empat kinerjanya dinilai baik (optimal).
Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana dan apa yang harus dilakukan LKP supaya berkinerja optimal?.

Dalam konteks administrasi (manajemen) lembaga berbasis kinerja, maka yang paling sederhana perlu tertanam dalam menyelenggarakan operasionalisasi lembaga adalah komitmen untuk melakukan apa yang ditulis, dan menuliskan apa yang dilakukan.

Pada banyak LKP terjadi melakukan apa-apa yang mereka pastikan baik untuk kemajuan LKP-nya, dan itu memang menghasilkan kemajuan yang dimaksud. Tetapi ketika seseorang bertanya apa bukti proses yang dapat ditunjukkan untuk keberhasilan itu, maka hal ini yang tidak dapat ditunjukkan.
Dalam analisis manajemen berbasis kinerja, kejadian di atas dinilai sebagai kejadian yang tidak terbukti keberhasilannya. Karena penilaiannya berbasis kinerja juga, yang berdasar pada bukti-bukti proses untuk kemudian dibandingkan berdasarkan dimensi waktu awal dan waktu akhir dari proses tersebut.

Pada beberapa LKP juga terjadi sebaliknya. Secara dokumen administrasi proses tersiapkan lengkap dan rapi. Tetapi ketika ditanyakan bagaimana pelaksanaan apa yang ditulis tersebut dalam proses operasionalisasi LKP, penanya tidak memperoleh jawaban yang meyakinkan, karena terkesan dokumen hanya untuk dokumen, bukan dokumen untuk dilaksanakan dan pelaksanaan sesuai dokumen dan didokumentasikan.
Dalam konteks penilaian kinerja, aspek-aspek yang harus dipastikan oleh LKP dilakukan dan dituliskan dalam dokumennya paling tidak sebagai berikut :
PLANK_LKP BAROENA
A. Aspek Kinerja Pemasaran.

1. Peserta Didik
a. Penjaringan/rekrutmen peserta didik dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membuat dan menyebarkan brosur/ leaflet, stiker, poster/ pamflet, spanduk, iklan di Koran, radio/ tv, iklan di web-site. Isi media rekrutmen minimal tentang program yang akan diselenggarakan, jadwal rekrutmen, dan formulir pendaftaran. Pastikan bahwa kegiatan rekrutmen dibuatkan dokumen prosedur operasional baku (POB) atau Standard Operasional Procedure nya.

b. Penyaringan atau seleksi dilakukan melalui kajian jati diri peserta didik, tes tertulis, tes praktek, wawancara, tes kesehatan, dan tes awal isi kursus. Materi tes berikut prosedurnya (minimal mencakup cara tes, syarat kelulusan untuk diterima, dan cara pengelompokkan peserta didik) tercatat dalam dokumen.

c. Pencatatan data statistik peserta didik yang masuk mengikuti kursus disajikan dalam buku induk, dan lembar/papan rekapitulasi bulanan, tahunan atau per program. Data yang dicatatkan adalah data nyata dan otentik, dan konsisten/sinkron antara yang ada pada buku induk dengan yang ada pada lembar/papan rekapitulasi.

d. Pencatatan data statistik peserta didik sesuai capaian dan kapasitas pelayanan pendidikan yang disajikan. Dalam konteks ini LKP perlu memperhitungkan target layanan dengan kekuatan personal dan daya tampung sarpras yang dimiliki. Misalnya : LKP Focus memiliki dua kelas dan 30 unit computer (setiap kelas memuat 15 komputer). Dalam sehari tiap ruangan digunakan selama enam kali 120 menit. Berarti kapasitasnya adalah 6 x 2 x 15 = 180 org/ hari. Angka kapasitas ini dapat dijadikan target oleh pengelola LKP tersebut. Pada kenyataannya ruangan tersebut hanya digunakan oleh 12 org pd setiap sessinya, sehingga diperoleh daya guna ruangan = 6 x 2 x 12 = 144 org/ hari. Dengan demikian statistiknya adalah 144/180 = menurun. Data statistik ini dihitung tiap tahun atau tiap program. Sehingga untuk menentukan kecenderungannya menurun, konstan, atau meningkat perlu membandingkan data dua atau tiga tahun atau program.

e. Pencatatan data statistik kelulusan peserta didik tiap program atau tahun disajikan langsung pada buku induk atau buku tersendiri dan pada lembar/papan rekapitulasi lulusan.

f. Pencatatan data statistik peserta didik yang sukses bekerja di sector usaha/industry dan berusaha mandiri (wiraswasta) disajikan dalam buku tersendiri (minimal memuat nama/nomor telepon peserta didik, nama/alamat/nomor telepon tempat kerja, jumlah gaji/honor/penghasilan per bulan) dan pada papan/lembar rekapitulasi. Dengan pencatatn ini LKP dan masyarakat dapat melihat persentase keberhasilan peserta didik setelah kursus di LKP yang bersangkutan.

g. Pencatatan atau pendokumentasian (tulisan atau film) tentang testimoni kepuasan dan penghargaan peserta didik terhadap LKP. Isi testimoni minimal tentang kepuasan peserta didik terhadap proses pembelajaran, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kelengkapan sarana prasarana, pembiayaan, proses penilaian, dan pengelolaan secara menyeluruh. (saat ini dipandu melalui angket)

2. Kemitraan/ Kerjasama
a. Pencatatan data dan penyediaan dokumen kerjasama dalam kegiatan rekrutmen, permagangan, penempatan atau lainnya. Data yang didokumentasikan paling tidak mencakup nama lembaga/perorangan mitra, kegiatan yang dikerjasamakan gengan LKP, daftar peserta didik yang dikirim oleh mitra, daftar lulusan LKP yang diterima oleh mitra, berita acara kerjasama, surat MOU atau sejenisnya.

b. Pencatatan atau pendokumentasian (tulisan atau film) tentang testimoni kepuasan dan penghargaan para mitra (kalangan dunia usaha atau dunia industry, atau lainnya) terhadap kerjasama dengan LKP. Isi testimoni minimal tentang kepuasan mitra terhadap kesesuaian skilllulusan dengan kebutuhan mitra, professional attitude lulusan LKP, kerjasama program magang, jejaring kerja dan penempatan kerja (saat ini dipandu melalui angket).

3. Pengelolaan/ Pelayanan Alumni
a. Pembentukan wadah alumni, pencatatan kegiatan alumni, dan data kegiatan pemdampingan LKPterhadap alumni (misalnya pembinaan karier, penerbitan majalah).
b. Pencatatan data alumni yang disalurkan/ditempatkan di tempat kerja mitra LKP. Data tersebut mencakup nama alumni, tanggal penyaluran, tempat/alamat kerja, surat/bukti dasar penyaluran, dan besar gaji tiap bulan. Lengkapi pencatatan ini dengan berita acara penempatan.
c. Pencatatan data alumni yang bekerja secara mandiri (berwiraswasta). Data tersebut mencakup nama alumni, tanggal mulai berwiraswasta, tempat/alamat wiraswasta, dan perkiraan penghasilan per bulan.
d. Pencatatan atau pendokumentasian (tulisan atau film) tentang testimoni kepuasan dan penghargaan alumni terhadap LKP dalam melayani alumni. Data testimoni mencakup sistem pelayanan kursus, kesesuaian materi kursus dengan dunia pekerjaan, kemudahan dalam mencari pekerjaan, pengakuan tempat kerja terhadap kinerja lulusan, adanya program magang, adanya jaringan penempatan kerja yang dimiliki LKP, adanya sistem informasi yang mudah diakses, dan adanya layanan paska program terhadap alumni.

4. Penghargaan yang diterima Lembaga atau Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Pencatatan dan pendokumentasian tentang akreditasi BAN-PNF. Bagi LKP yang baru mengusulkan atau dalam proses akreditasi, data yang perlu ada adalah berkas pengusulan/ permohonan akreditasi, borang akreditasi yang telah terisi, berita acara akreditasi atau arsip surat tugas assessor, foto-foto kegiatan akreditasi. Sedangkan LKP yang telah mendapatkan SK/ Sertifikat akreditasi cukup mendokumentasikannya.

b. Pencatatan dan pendokumentasian data prestasi lembaga. LKP perlu menyediakan buku catatan prestasi/penghargaan terhadap LKP yang bersangkutan, kemudian bukti – buktinya berupa SK, Sertifikat/Piagam didokumentasikan secara berurut sesuai catatan yang ada.

c. Pencatatan dan pendokumentasian data prestasi pendidik atau tenaga kependidikan lembaga. LKP perlu menyediakan buku catatan prestasi/penghargaan yang diterima/dimiliki oleh pendidik atau tenaga kependidikannya, kemudian bukti – buktinya berupa SK, Sertifikat/Piagam didokumentasikan secara berurut sesuai catatan yang ada.

5. Program Komunikasi Pemasaran
Pencatatan dan pendokumentasian kegiatan komunikasi pemasaran yang telah dan akan dilakukan oleh LKP. Sebagai lembaga “bisnis jasa pendidikan” LKP patut memasarkan program-program layanannya ke masyarakat luas, baik melalui media cetak maupun elektronik.
Kegiatan ini perlu diprogramkan dan dijadwalkan secara khusus, serta segala bukti perancangan, kontrak/kerjasama, bukti pembayaran, foto-foto kegiatan pemasaran, kliping koran pemasaran program LKP, CD iklan, brosur, spanduk, naskah iklan, dan sebagainya perlu dicatat dan didokumentasikan secara apik sebagai wujud kinerja LKP.

6. Program Aksi (Tanggung jawab) Sosial
Pencatatan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan aksi (tanggung jawab) sosial atau Coorporate Social Responsibility – CSR sebagai salah satu cara pemasaran mutlak dilakukan oleh LKP. Data yang perlu ada tentang CSR ini adalah catatan program/ desain, alokasi anggaran, foto-foto/ film, dan testimoni kepuasan masyarakat sekitar LKP atau lokasi CSR yang mencakup kebermanfaatan LKP bagi mereka, keseringan LKP menyelenggarakan kursus gratis bagi mereka, partisipasi LKP terhadap pembangunan masyarakat dan lingkungan, keseringan LKP mengadakan bakti sosial, jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat dari usaha penginapan/ kosan, jual makanan/ minuman, dan jasa lain yang dilakukannya.

7. Aspek Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM yang dimaksudkan adalah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang berada di lingkungan LKP. Keberadaan pendidik maupun tenaga kependidikan sangat menentukan kinerja LKP. Oleh sebab itu, LKP perlu mencatatkan dan mendokumentasikan semua kegiatan yang terkait dengan PTK, terutama dalam hal :

1. Proses rekrutmen PTK. LKP yang menyelenggarakan rekrutmen perlu menyediakan data tentang bukti iklan rekrutmen di media cetak/elektronik, dokumen proses rekrutmen/seleksi (berupa berkas lamaran, dokumen tes tulis, wawancara, dan keputusan kelulusan penerimaan), rancangan rekrutmen, dan sebagainya.

2. Peningkatan Mutu PTK. LKP perlu menyediakan catatan dan dokumen tentang up-grading PTK ini, yang meliputi rancangan (minimal untuk jangka setahun melalui pendidikan formal dan nonformal), bukti proses, laporan, dan hasil up-grading.

3. Pencatatan dan pendokumentasian kegiatan penilaian terhadap PTK. Laporan kinerja pendidik mutlak harus dimiliki oleh LKP. Seberapa tinggi kinerja PTK menjadi salah satu ukuran kinerja LKP. Oleh sebab itu, LKP perlu menyediakan wahana penilaian terhadap kinerja PTK berupa angket atau instrument penilaian lainnya. Juga penting adalah bukti tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh LKP, misalnya berupa surat peringatan/pemberitahuan, surat penghargaan atau foto pemberian penghargaan kepada PTK.

4. Pencatatan dan pendokumentasian data kompetensi seluruh PTK berupa lembar/papan rekapitulasi PTK-LKP yang mengakomodasi kompetensi-kompetensi yang dimiliki PTK. Sedangkan data/bukti ijazah dan sertifikat kompetensinya didokumentasikan pada tempat tersendiri. LKP perlu juga memiliki catatan tentang berapa PTK yang kompetensinya sesuai dengan jenis keterampilan yang diprogramkan LKP.

5. Pencatatan dan pendokumentasian data testimoni tentang kepuasan PTK bekerja di LKP, yang mencakup keleluasaan PTK melakukan inovasi tugasnya, pengembangan/pembinaan karir yang didapat, honor/kompensasi yang diterimanya dari LKP, kejelasan tugas dan tanggungjawabnya, serta kejelasan posisi PTK dalam struktur organisasi LKP.

C. Aspek Kinerja Pelaksanaan/ Operasional

1. Pengelolaan LKP
LKP perlu dikelola oleh sekelompok orang yang bergabung dalam struktur organisasi pengelola yang mencerminkan kegiatan-kegiatan LKP dan mempunyai pembagian tugas (job description) yang menjelaskan wewenang, tanggung jawab, hak, kewajiban, dan uraian tugasnya. Struktur organisasi tersebut perlu juga disosialisasikan kepada semua pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, dan karyawan LKP dengan cara memampangkannya di tempat yang mudah dilihat oleh semua orang, dituliskan pada selebaran yang dibagikan kepada semua orang, atau cara lain.

2. Kultur/Budaya Kerja
Budaya kerja hendaknya dibangun bersama oleh semua unsure LKP, salah satunya melalui penyepakatan visi dan misi lembaga. Susunan kalimat visi dan misi perlu dipahami oleh semua unsure LKP untuk kemudian dijaga dan dilaksanakan. Bukti LKP memiliki budaya kerja adalah adanya kalimat visi dan misi yang terdokumentasikan dan terpampangkan di tempat strategis, uraian misi merupakan penjabaran dari kalimat visi, semua atau sebagian besar unsure LKP memahami visi dan misi tersebut, adanya kegiatan sosialisasi visi dan misi kepada semua unsure LKP.

3. Rencana Strategis
LKP perlu menyusun dan mendokumentasikan rencana strategis/ Renstra (untuk jangka 3, 5, atau 10 tahun) yang memuat analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman/ Tantangan atau target/ tujuan, dan strategi serta jadwal pencapaian tujuan sesuai visi dan misi LKP.

4. Rencana Operasional
LKP menjabarkan Rencana Strategis ke dalam rencana operasional tahunan dan kalender kerja tahunan LKP. Rencana operasional tahunan minimal mencakup rincian program, penetapan target, dan jadwal pelaksanaan program. Sedangkan kalender kerja adalah rangkaian waktu yang menjadwalkan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pengelola LKP untuk kurun setahun kerja. Baik rencana operasional maupun kalender kerja tahunan perlu dibuat dan didokumentasikan serta dipampangkan di tempat yang strategis.

5. Program Kursus yang Diselenggarakan
Pencatatan dan pendokumentasian data program-program kursus yang diselenggarakan mencakup jenis program/keterampilan, lama waktu belajar tiap program, dan surat izin penyelenggaraan yang masih berlaku dari instansi pemerintah/pemerintah daerah.

6. Kegiatan Pembelajaran
Pencatatan, pembuatan, dan pendokumentasian kegiatan pembelajaran termasuk perangkatnya mutlak perlu dilakukan oleh LKP secara sungguh-sungguh dan rapi. Data perangkat kegiatanpembelajaran yang harus ada dan terdokumentasikan pada LKP adalah Standar kompetensi lulusan (SKL) tiap program kursus, baik SKL hasil adopsi, adaptasi/ pengembangan, atau membuat sendiri; kurikulum; silabus; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); kalender pendidikan; dan perangkat penilaian hasil belajar.

Semua dokumen perangkat pembelajaran tersebut perlu disahkan/ ditandatangani oleh pengelola LKP yang bersangkutan. Sillabus mencakup tujuan belajar, materi pokok, bahan, metode, media, alokasi waktu, dan penilaian. RPP minimal memuat rincian kegiatan pembelajaran (pembukaan, proses KBM, dan penutupan) dan daftar pustaka/ referensi/ buku sumber. Penilaian minimal memuat pedoman, instrument, hasil, dan daftar hadir peserta ujian.

7. Tata tertib
Pencatatan, pendokumentasian dan pemampangan tata tertib dilakukan oleh LKP dengan memperhatikan cara pensosialisasiannya. Data yang harus ada adalah tata tertib peserta didik, tata tertib pendidik, dan tata tertib tenaga kependidikan. Cara dan jadwal serta foto-foto kegiatan sosialisasi tata tertib perlu juga dicatat dan didokumentasikan.

8. Sarana Prasarana (Sarpras)
Sarpras LKP meliputi ruang belajar, ruang operasional (kantor), peralatan pembelajaran, perabot pembelajaran, dan perpustakaan.
Data yang perlu dicatat dan didokumentasikan oleh LKP tentang sarpras adalah wujud ruangan/ peralatan/ perabot dan jadwal pemakaiannya, kelayakan perpustakaan, jumlah dan ketersediaan buku bacaan, jumlah buku yang sesuai dengan program kursus, dan daftar pemakaian/peminjaman buku

9. Pelaporan
LKP wajib membuat,mencatatkan, dan mendokumentasikan laporan, baik laporan internal maupun eksternal. Laporan internal misalnya laporan dari instructor kepada ketua pengelola program, ketua pengelola kepada ketua yayasan, bendahara kepada ketua pengelola. Laporan eksternal misalnya pengelola LKP menyerahkan laporan kepada Penilik, Kepala Desa, dan sebagainya.

10. Pedoman Operasional Baku (POB)
LKP wajib membuat, mendokumentasikan, dan mensosialisasikan POB kepada semua unsur LKP. POB yang harus ada pada LKP minimal tentang pengelolaan pendidikan, pengelolaan peserta didik, pengelolaan kepegawaian (SDM), pengelolaan keuangan, pengelolaan pemasaran, pengelolaan penyaluran dan pelayanan alumni, dan pengelolaan sarpras. POB menguraikan urutan pekerjaan, orang/ pejabat yang mengerjakan, waktu/ lama pengerjaan, dan hasil/ produk setiap pekerjaan. POB dapat berbentuk bagan atau deskripsi urutan kegiatan.

D. Aspek Kinerja Keuangan

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga (RAPBL)
Data yang dinilai terkait RAPBL LKP adalah dokumen RAPBL dua tahun terakhir dan tahun berjalan, sistematika RAPBL, pembuat dan pengesah RAPBL, adanya penyesuaian RAPBL setahun sekali. Catatan dan dokumen RAPBL tersebut di atas harus tersedia di LKP.

2. Laporan Keuangan
Pencatatan dan pendokumentasian prosedur penggunaan uang (mekanisme proses pengajuan pengeluaran, pencatatan keuangan harian/ bulanan), pembukuan keuangan (buku pencatatan pemasukan dan pengeluaran, dokumen bukti pemasukan dan pengeluaran uang), dan pelaporan keuangan (laporan harian, laporan periodik) harus tersedia di LKP.

Referensi:
– Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Jayagiri, (2001),Standar Minimal Manajemen PKBM Berbasis Masyarakat, Bandung.
– Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (2011), Penilaian Kinerja LKP, Jakarta
– D.Supriadi dan F.Jalal (2001), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Bappenas – Depdiknas – Adicita Karya Nusantara.
– Mochammad Syamsuddin (2004), 15 Langkah Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Depdiknas,Jakarta
– Peningkatan Mutu Manajemen dan Pembelajaran Lembaga Kursus dan Pelatihan Menuju Standar Nasional, (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016)
– Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan – Kesehatan – Sosial – Budaya